Ia menegaskan bahwa meskipun tenaga ahli memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi strategis, keputusan akhir tetap berada pada pimpinan Dewan Pertahanan Nasional dan mengikuti koridor kelembagaan yang telah ditetapkan.
“Sehingga keputusan tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis pertahanan negara,” sambungnya.
Dewan Pertahanan Nasional sendiri merupakan lembaga yang berperan memberikan pertimbangan kepada Presiden dan Menteri Pertahanan terkait perumusan kebijakan strategis pertahanan negara.
Keberadaan tenaga ahli dari berbagai latar belakang disiplin ilmu diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan analisis dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks.
Pelantikan 12 tenaga ahli DPN ini mencerminkan upaya Kementerian Pertahanan untuk memperkuat kajian dan perumusan kebijakan pertahanan nasional melalui pendekatan multidisipliner.
Dengan melibatkan tokoh dari latar belakang nonmiliter, DPN diharapkan mampu merespons dinamika sosial, budaya, dan komunikasi strategis yang turut memengaruhi stabilitas dan ketahanan nasional. []
