Ketika berbicara mengenai persoalan kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon, Bugen Kota Semarang ini menyinggung penetapan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Ia menyebut bahwa keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kaburnya nilai sejarah, terutama bagi generasi muda yang tidak mengalami langsung represi pada era Orde Baru.
Menurutnya, mengangkat sosok yang memiliki rekam jejak represif terhadap warga NU sebagai pahlawan justru dapat melegitimasi kembali pola kekuasaan yang menindas di masa depan.
“Luka itu masih menganga. Banyak yang masih bisa menunjukkan luka fisiknya,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar gelar kepahlawanan tidak menjadi produk politik dan harus diberikan berdasarkan nilai perjuangan yang benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat.
Kiai Ubaid menegaskan pentingnya kehadiran nilai moral, kejujuran intelektual, dan sikap adil dalam memaknai sejarah bangsa.
Di sisi lain, Kiai Ubaid menyampaikan kegelisahannya terkait ketidakhadiran negara pada banyak persoalan masyarakat.
Ia menyebut bahwa NU dan para kiai sering kali mengisi ruang kosong yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Menurutnya, peran ulama bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban untuk mengurus umat ketika negara tidak mampu menjangkau mereka.
Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa ketika imam (pemerintah) lemah dalam menunaikan tugas, maka urusan umat kembali kepada para ulama.
Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa kekuatan moral dan komitmen sosial NU akan terus menjadi penyangga bagi masyarakat Indonesia.
Para kiai kampung, aktivis NU, hingga para kader muda disebutnya sebagai energi yang membuat dirinya terus semangat menjalankan amanah meskipun tidak lagi muda.
Menutup wawancara, Kiai Ubaid menegaskan bahwa selama tenaga masih ada, ia akan terus mendampingi umat dan terlibat dalam khidmah di NU.
Baginya, tugas kiai adalah menyertai masyarakat dalam suka maupun duka, serta menjaga agar nilai-nilai agama tetap hidup dalam kehidupan mereka. []
