Perubahan mendadak tersebut memicu spekulasi dan mempertebal kesan ketidakpastian di tengah proses investigasi yang masih berjalan.
Menurut Asri, kombinasi antara investigasi Inspektorat Kemendiktisaintek, dugaan pelanggaran etik, serta inkonsistensi teknis dalam penyelenggaraan Pilrek Unhas berpotensi menyeret Kampus Merah ke dalam krisis kepercayaan publik.
“Inilah yang oleh sebagian kalangan mulai disebut sebagai ancaman ‘Unhasgate’,” katanya.
Meski demikian, Asri menegaskan pentingnya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Apabila seluruh aduan tidak terbukti, pemulihan nama baik pihak-pihak yang telah diperiksa harus dilakukan secara terbuka dan adil.
Sebaliknya, jika pelanggaran terkonfirmasi, Universitas Hasanuddin dinilai harus berani melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelolanya.
Dalam konteks ini, Majelis Wali Amanat (MWA) Unhas berada pada posisi strategis untuk mencegah krisis berkembang lebih jauh.
Sikap dan keputusan institusional yang diambil menjelang Pilrek Unhas pada 14 Januari 2026 akan menjadi penentu, apakah Kampus Merah mampu meredam potensi “Unhasgate”, atau justru mencatatkannya sebagai bab kelam dalam sejarah tata kelola pendidikan tinggi terbesar di Indonesia Timur. []
