Lebih dari 120 ribu warga NU memadati kawasan industri Sayung, Demak, mengikuti Istighosah Kemanusiaan sebagai bentuk protes dan doa atas rob dan banjir yang terus menerjang wilayah pesisir.
BARISAN.CO – Lebih dari 120 ribu warga Nahdliyin dan masyarakat Jawa Tengah memadati jalan utama Semarang–Demak, tepatnya di depan gerbang PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) Sayung, Minggu (15/6/2025).
Mereka hadir dalam kegiatan “Istighosah dan Aksi Kemanusiaan Penanganan Rob dan Banjir Demak” yang digelar oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak.
Kegiatan ini menjadi bentuk solidaritas masif terhadap krisis rob yang telah menimpa wilayah pesisir Demak selama lebih dari dua dekade.
Syarief Rahmadi, salah satu peserta dari Kota Semarang, mengatakan bahwa musibah di Demak adalah persoalan bersama.
“Musibah di Demak bukan hanya urusan orang Demak. Ketika satu wilayah terluka, yang lain harus siap menjadi sandaran,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bencana rob dan banjir bukan hanya merendam rumah, tapi juga harapan.
“Ribuan warga kehilangan akses air bersih, makanan, bahkan tempat ibadah dan sekolah. Kepedulian sosial menjadi bentuk nyata bahwa kita masih memiliki hati yang peka terhadap derita sesama,” jelasnya.
Aksi ini tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga strategis. Menurut analis Muhammad Nur Ihsan, kegiatan ini merupakan bentuk sinyal kuat (signaling strategy) dalam permainan multi-pemain antara masyarakat terdampak, korporasi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
“Melalui lensa Teori Permainan (Game Theory), Istighosah kali ini adalah strategi kalkulatif masyarakat untuk menyampaikan informasi pribadi—termasuk data dugaan kontribusi korporasi terhadap subsiden tanah, serta meningkatkan tekanan moral dan politik terhadap para pemangku kebijakan,” terangnya.
Data dari BPBD Demak menunjukkan bahwa hingga Juni 2025, genangan rob permanen telah meluas hingga 3.872 hektare, dengan 12 desa terdampak berat dan lebih dari 8.500 jiwa hidup dalam kondisi darurat.
Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun sejak 2020, terutama dari sektor tambak, pertanian, dan UMKM.
“Lokasi aksi yang dipilih tepat di depan Polytron bukan sekadar simbolis, tetapi berdasarkan data citra satelit dan kajian akademis UGM–UNDIP yang menunjukkan kontribusi signifikan industri terhadap kerusakan tanah akibat eksploitasi air tanah dan ekspansi lahan,” ujarnya.
Menurutnya, korporasi seperti Polytron, aksi ini menjadi dilema reputasi. Mereka dapat memilih antara mengabaikan aksi (stonewalling), memberikan bantuan simbolis (cheap talk), atau membuka ruang negosiasi yang berujung pada komitmen nyata.
Pemkab Demak, sebagai pihak lokal yang terdampak langsung tekanan publik, menghadapi dilema anggaran dan legitimasi.
