Saya pun kembali mengulang pendapat sejumlah pakar bahwa tolonglah kepada pemerintah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditunda dulu bila membebani anggaran negara. Kecuali bila didanai investor maka silakan lanjutkan.
Dibandingkan pembangunan fisik yang masih bisa ditunda, sejatinya Pemerintah lebih terpuji dan sangat bermakna perannya bila BBM diturunkan harganya bukan malah dinaikkan.
Pemerintah tentu sudah tahu dan sangat paham dampak ikutan kenaikan BBM. Harga-harga saja sudah naik sejak pandemi Covid-19 apalagi setelah kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM juga akan memberatkan ekonomi keluarga sehingga mereka akan semakin kesulitan membeli telur dan susu. Dampaknya angka stunting anak-anak semakin tinggi bukan malah ditekan. Dampaknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia akan melemah. Puncaknya Indonesia justru tidak akan menikmati bonus demografi sebaliknya malah bisa menjadi berbonus bencana demografi.
Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentu tidak tahu bahwa harga bakwan dan pisang goreng di Depok sudah sejak pandemi harganya Rp5.000 untuk empat biji. Padahal sebelumnya harga Rp1.000 untuk satu bakwan. Itu pun ukurannya udah nyaris seperti onde-onde. Entah nanti setelah harga BBM naik.
Tentu Pak Jokowi tak perlu sampai tahu harga bakwan begitu juga untuk para pejabat tak mesti tahu harga pisang goreng walaupun bagi kami para buruh bakwan itu sangat penting sebagai pengganjal perut di tengah kelaparan.
Kepada Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani cukup sudah para buruh dan ibu-ibu rumah tangga saja yang menangis akibat kenaikan harga BBM ini. Jangan sampai gara-gara kenaikan harga BBM peristiwa lama terulang lagi ada elite partai yang nangis dan kejer-kejer ketika saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil kebijakan yang tidak populis seperti yang Pak Jokowi putuskan.
Sekali lagi, janganlah politikus menangis dan meratap. Karen itu tidak penting dan kami rakyat sangat malu! [rif]
