Salah satu contoh yang paling nyata adalah ketidaklogisan dalam mekanisme kerja antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan Badan Urusan Logistik (BULOG).
Kementerian Pertanian, meskipun memiliki tanggung jawab besar atas produksi pangan, tidak memiliki kendali penuh atas pupuk sebagai input produksi utama, yang menyebabkan seringnya terjadi kekurangan pupuk di kalangan petani.
Mangku Purnomo menjelaskan bahwa PT Pupuk Indonesia sering kali menggunakan data permintaan pupuk yang berlebihan dari Kementerian Pertanian sebagai dasar untuk terus menambah subsidi, sementara BULOG terjebak dalam dilema stabilisasi harga pangan.
Dalam situasi ini, koordinasi antara lembaga-lembaga terkait tidak berjalan dengan baik, dan masing-masing merasa telah menjalankan tugasnya dengan benar. Ironisnya, ketidakselarasan ini justru menyebabkan petani tetap kesulitan mendapatkan pupuk dan akses ke input produksi lainnya.
Sementara industri pangan besar terus mengambil keuntungan tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani kecil.
Meski demikian, Prabowo dan Gibran menyadari pentingnya inovasi teknologi dalam membangun kembali kekuatan sektor pangan Indonesia.
Pemerintahannya tengah menaruh perhatian besar pada pengembangan fintech dan e-commerce sebagai sarana pembiayaan dan distribusi bagi petani.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses petani terhadap modal dan pasar, sekaligus memperkuat kemampuan mereka untuk bersaing di pasar global.
Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan investasi besar dalam teknologi tinggi, yang selama ini masih sangat terbatas di sektor pertanian.
Isu lainnya adalah transformasi pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin bergantung pada produk impor.
Ketidakmampuan industri pangan lokal untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat telah membuka jalan bagi produk-produk pangan impor yang semakin mendominasi pasar domestik.
Dalam hal ini, diperlukan kebijakan yang lebih berani untuk meningkatkan produksi pangan lokal dengan kualitas yang mampu bersaing di pasar global.
Solusi dan Langkah ke Depan
Menghadapi berbagai isu ini, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperbaiki kondisi sektor pangan nasional.
Pertama, diperlukan konsolidasi peran antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan BULOG.
Setiap lembaga harus diberi kewenangan yang lebih jelas dan spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Misalnya, Kementerian Pertanian harus memiliki kendali penuh atas distribusi pupuk dan input produksi lainnya, sehingga tidak terjadi lagi kekurangan pupuk pada saat musim tanam.
