Jadi terminologi “mengambil alih kewenangan” yang dipakai media sebenarnya keliru. Yang benar adalah agar Pemerintah Pusat aktif menjalankan kewajibannya melakukan koordinasi dan intervensi penambahan kapasitas dan layanan RS Rujukan Covid mengingat tren ke depan yang kemungkinan makin memburuk.
Akibat kekeliruan terminologi yang dipakai media itu Anies disalahpahami, lalu banyak yang bully. Kok menyerah padahal anggaran DKI paling banyak. Walikota Bogor ketika ditanya juga mengaku tak paham. Seorang politisi Gerindra bahkan menyuruh Anies mundur.
Aneh bukan? Jika kita tengok ke belakang, bukankah Anies yang waspada sedari awal wabah Corona dan serius mencari cara mengendalikan. Anies pula yang bekerja profesional menggunakan data, yang memakai masukan epidemologi dan akademisi dalam setiap pengambilan keputusan, yang menginisiasi keterbukaan informasi. Aneh malah dia yang dianggap menyerah lalu disuruh mundur.
Bukan menyerah, tapi mengambil langkah agresif antisipatif. Karena Anies bisa membaca tren, bahwa wabah Corona ini tak bisa ditangani secara soliter, parsial, dan sektoral. Pemerintah Daerah juga tak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus ada koordinasi dan saling bekerja sama. Dan itu semua adalah kewenangan pemerintah pusat.
Yang diminta Anies sebenarnya sederhana bukan? Bagaimana pemerintah bisa selamatkan nyawa, jangan sampai fasilitas kesehatan kita kolaps.
Secara politik meminta bantuan Pemerintah Pusat mungkin terlihat nggak keren ya? Tapi Bodetabek memang bukan kewenangan Anies. Walau tidak keren Anies tetap lakukan karena tak ingin sistem kesehatan kita kolaps.
Secara politik memperbanyak jumlah tes mungkin tidak keren. Sebab akan menaikkan jumlah kasus positif. Yang tersembunyi di ruang gelap jika tak ada tes. Karena dianggap buruk untuk citra, beberapa kepala daerah bahkan terindikasi sengaja menekan jumlah tes agar kasus secara statistik tak bertambah (info berdasar laporan investigasi media). Tak peduli citra semu semacam itu, Anies agresif lakukan tes, yang saat ini mencapai lebih dari 10 kali standar WHO. Beliau lakukan ini agar penularan terkendali.
Langkah Pemprov Jakarta menanggulangi Corona murni profesional, 0 persen pencitraan. Begitu memang seharusnya. []
Tatak Ujiyati, TGUPP Provinsi DKI Jakarta
