Indonesia berada di urutan ke-43 dari 169 negara dengan tingkat ketimpangan tertinggi di dunia berdasarkan data World Inequality.
BARISAN.CO – Laporan Bank Dunia tahun 2015 menunjukkan, tingkat ketimpangan di Indonesia relatif tinggi dan meningkat lebih cepat daripada sebagian besar negara tetangga. Laporan Bank Dunia lainnya berjudul Indonesia’s Rising Divide mengungkapkan, sejumlah warga negara Indonesia di bawah umur mendapatkan keuntungan dari aset keuangan dan fisik melalui korupsi. Akibatnya, ketimpangan menjadi lebih tinggi.
Menurut laporan itu juga, meningkatnya konsentrasi kekayaan di beberapa orang mendorong ketimpangan yang lebih tinggi. Sedangkan, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir menyebut, ketimpangan saat ini juga cenderung meningkat.
Didier Jacobs, ekonom senior di Oxfam Amerika mengidentifikasi enam dimensi yang berkontribusi pada kekayaan ekstrem, yaitu kejahatan, kronisme, warisan, monopoli, globalisasi, dan teknologi. Dalam papernya, Didier menyebut, sebagian besar miliarder dibantu oleh kronisme atau monopoli dan globalisasi.
Konsep korupsi menurut Transparency International (TI) adalah penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, kadang untuk kepentingan partisan, keluarga, atau kelas. Konsep itu mencakup manfaat non-moneter, seperti janji kontrak kerja di masa depan kepada anggota keluarga atau hadiah sebagai imbalan atas konsesi tertentu.
Laporan World Inequality Report 2022 mengungkapkan, 10 persen populasi terkaya saat ini mengambil 52 persen dari pendapatan global. Indonesia berada di urutan ke-43 dari 169 negara dengan tingkat ketimpangan tertinggi di dunia.
Solusi Mengatasi Ketimpangan
Seorang komentator AS, Dan Riffley berkata, “Setiap miliarder adalah kegagalan kebijakan”. Tampaknya, itu benar. Terlebih, belum lama ini, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyampaikan, harta orang kaya di Asia setidaknya mengalihkan dana sebesar US$25 miliar tiap tahunnya ke luar negeri untuk menghindari pajak.
Beberapa nama orang kaya dari Indonesia juga pernah tersangkut Panama Papers dan Pandora Papers. Para orang kaya menyembunyikan kekayaan dan pendapatan dengan mencuci uangnya di luar negeri.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, dari dua skandal tersebut, pemerintah tidak pernah serius karena tidak pernah ada tindakan apapun. Salah satu poin yang disebut ICW adalah ada indikasi ketidakjujuran dari pejabat publik dalam melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negaar (LKHPN).
Kebanyakan orang meyakini orang kaya lebih berpotensi memengaruhi kebijakan dan pembangunan dan ekonomi. Penelitian yang dipublikasikan oleh PNAS menemukan, ketidaksetaraan yang sangat terpolarisasi di banyak negara menjadi sumber kerugian bagi pembangunan ekonomi.
Dari penelitian itu ditemukan, hipotesis ketimpangan terjadi karena orang kaya lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang orang miskin. Kayakinan apda hipotesis tersebut terkait dengan keadaan di negaranya, khususnya tingkat korupsi dan dengan posisi masyarakat dalam distribusi pendapatan.
Oleh karena itu, untuk mengakhiri kemiskinan dan membangun masyarakat lebih adil dimulai dengan mengakhiri kekayaan ekstrem. Karena elit diuntungkan dari kepemilikan aset keuangan akan mendorong ketimpangan lebih tinggi hari ini dan di masa depan. [rif]