BARISAN.CO – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono melantik lima orang pejabat tinggi madya Otorita IKN, Kamis (13/10/2022). Pejabat setingkat pimpinan tinggi madya yang baru saja dilantik ini mengisi posisi sekretaris hingga deputi.
Dalam acara pelantikan yang digelar di Aula Serba Guna, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta ini, Bambang menyampaikan pesan Presiden Jokowi agar para pejabat ini betul-betul menghindari korupsi.
“Pada hari ini, Kamis, tanggal 13, bulan Oktober, tahun 2022, saya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan ini secara resmi melantik Saudara-saudara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Saya percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ucap Bambang.
Bambang pun meminta seluruh pejabat agar segera melengkapi tim di Otorita IKN. “Kita akan rekrut sesuai dengan kebutuhan. Bulan depan (November) insya Allah kita bisa up and running,” ujarnya, dikutip dari siaran tertulis yang diterima.
Untuk melengkapi tim tersebut, Bambang mengatakan, kedekatan antar kolega akan membuat pekerjaan terasa lebih ringan untuk melangkah ke depan.
“Silahkan mencari putra-putri bangsa yang terbaik yang ingin bergabung di Otorita, dan lengkapi minimum essential force sehingga bulan depan kita sudah bisa bersama,” ujarnya.
Ia pun berpesan agar seluruh pejabat benar-benar menjaga ESG yakni environment, social, and governance. “Anda semua palang pintu untuk ini. Organisasi apapun yang mempunyai ESG baik sejak awal akan semakin mudah mendapatkan trust, pendanaan, partner, baik domestik atau internasional,” kata dia.
Profil dan Rekam Jejak Pejabat tinggi Otorita IKN
1. Achmad Jaka Santos Adiwijaya
Achmad adalah seorang doktor ilmu hukum dan akademisi yang mengajar di Kampus Universitas Djuanda Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk program studi Magister Ilmu Hukum.
Jenjang Pendidikan Strata 1 Achmad ditempuh di Universitas Padjajaran. Setelah lulus pendidikan S1, dia kemudian menyelesaikan Magister di Universitas Teknologi Sydney. Selepas dari Sydney, dia menyelesaikan pendidikan Strata S3 di Universitas Padjajaran.
Pada 2021, Achmad didaulat menjadi Ketua yang merangkap anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.
2. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi
Thomas yang terpilih sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN tercatat merupakan seorang pejabat Eselon II di Kementerian Dalam Negeri. Dia tercatat menjabat sebagai Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara.
3. Mohammad Ali Berawi
Sebelum didapuk menjadi Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi menjabat sebagai Ketua Bidang Koordinasi Transformasi Teknologi dan Inovasi Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.
Ali Berawi menyelesaikan pendidikan doktornya pada bidang Value Engineering and Innovation di Oxford Brookes University, Inggris. Sebelumnya, beliau mendapatkan gelar Sarjana Teknik di Universitas Sriwijaya, lalu melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar Master of Engineering Science di Universitas Malaya.
Dia merupakan seorang akademisi di Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Dosen Indonesia periode 2022-2026.
Sebelum bergabung dengan Fakultas Teknik, Universitas Indonesia pada 2008, dia bekerja sebagai Lecturer di Department of Mechanical Engineering, School of Technology, Oxford Brookes University, United Kingdom dan Senior Lecturer pada Faculty of the Built Environment, University of Malaya yang juga menjabat sebagai Director Value Management Centre, University of Malaya.
Mohammad juga pernah dipercaya sebagai Lead Advisor untuk Kementerian Perhubungan, Republik Indonesia pada awal 2012.
4. Myrna Asnawati Safitri
Myrna menjabat Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Ia bergabung dengan lembaga tersebut sejak awal pembentukannya pada 2016.
Dia terlibat dalam mendesain program dan tata organisasi lembaga baru tersebut dan memimpin implementasi beberapa program utama seperti halnya Desa Mandiri Peduli Gambut dan Desa Mandiri Peduli Mangrove.
Gelar akademik tertinggi yang diperolehnya adalah Doktor Ilmu Hukum dari Universiteit Leiden, Belanda. Sebelumnya Myrna memperoleh gelar magister antropologi dari Universitas Indonesia dan sarjana hukum dari Universitas Brawijaya.
Sebelum berkiprah sebagai pejabat di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Myrna banyak terlibat dalam berbagai kegiatan reformasi hukum dan kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya alam di berbagai kementerian dan lembaga seperti di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia juga pernah menjadi konsultan beberapa lembaga intenasional.
5. Ida Bagus Nyoman Wiswantanu
IB Wiswantanu adalah kepala jaksa negara di Bali, Indonesia, sejak 2002. Pada 2005 sampai dengan 2007, dia ditugaskan sebagai jaksa umum di Yogyakarta. Dia diangkat kembali menjadi kepala jaksa negara di Bali pada 2008.
IB Waswantanu juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara yang kemudian menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung di Jakarta.
Untuk diketahui, dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan hingga pembangunan IKN akan bersumber dari APBN. Nanti, IKN tidak akan memiliki APBD sendiri seperti pemda pada umumnya.
Pada UU APBN 2023, pemerintah dan DPR sepakat untuk menetapkan bagian anggaran (BA) Otorita IKN guna mendukung persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota, hingga penyelenggaraan pemda IKN.
Penetapan BA Otorita IKN dilakukan oleh menteri keuangan. Pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota dapat dilakukan oleh kementerian sesuai tugas dan fungsinya.