Kajian Etika Peradaban ke-36 yang digelar Universitas Paramadina membahas dampak kebijakan luar negeri era Donald Trump terhadap dinamika politik dan strategi Asia Tenggara, menyoroti tantangan multilateralisme serta tren otoritarianisme di kawasan.
BARISAN.CO – Universitas Paramadina bersama PIEC, Yayasan Persada Hati, PGSI, dan Program Studi Falsafah Agama menggelar Kajian Etika Peradaban ke-36 dengan tema “Isu-isu Politik dan Strategis di Asia Tenggara serta Implikasi Kebijakan AS Era Donald Trump ke Asia”.
Diskusi yang berlangsung di Universitas Paramadina Kuningan, Trinity Tower Lt. 45 pada Rabu (5/3/2025) ini menghadirkan berbagai pakar, termasuk Risa J. Toha, Associate Professor of Political Science dari Wake Forest University, dengan moderator Dr. Herdi Tri Nurwanto.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris, menegaskan bahwa kampus memiliki perhatian besar terhadap isu-isu global, khususnya multilateralisme dalam hubungan internasional.
“Kami menyambut baik kehadiran Mba Risa Toha dalam diskusi ini dan berharap agar diskusi-diskusi yang membangun dapat terus berlangsung ke depannya. Isu-isu global, termasuk multilateralisme dan dinamika kebijakan luar negeri, perlu dikaji secara mendalam agar dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi para akademisi dan praktisi,” ujarnya.
Sementara itu, Risa J. Toha mengungkapkan rasa syukurnya atas sambutan hangat Universitas Paramadina. “Saya merasa sangat beruntung bisa berada di sini. Kampus ini memiliki pemandangan yang indah, sampai-sampai saya terdistraksi karenanya,” katanya dengan nada ringan.
Dinamika Politik Global Pasca 2016
Dalam pemaparannya, Risa J. Toha menyoroti perubahan signifikan dalam hubungan internasional sejak 2016, terutama terkait kepemimpinan Donald Trump.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri AS di bawah Trump mengalami pergeseran drastis, dari pendekatan multilateral menuju kebijakan yang lebih transaksional.
“Memahami dan memprediksi dampak dari kepemimpinan Trump bukanlah hal yang mudah. Salah satu peristiwa bersejarah dalam pemilu 2024 adalah kemenangan Trump dalam popular vote, yang merupakan pertama kalinya bagi kandidat dari Partai Republik dalam dua dekade terakhir. Selain itu, dominasi Partai Republik di Senat dan Kongres semakin memperkuat arah kebijakan administrasi Trump,” jelasnya.
Risa juga menyoroti kebijakan kontroversial Trump, termasuk penerapan tarif perdagangan agresif terhadap China, Meksiko, dan Kanada, hingga restrukturisasi pemerintahan yang signifikan seperti penutupan USAID.
“Administrasi Trump saat ini cenderung menghindari keterlibatan dalam aliansi multilateral dan lebih memilih hubungan bilateral berbasis kepentingan strategis. Ini berpotensi menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” tambahnya.
