Utang pemerintah Indonesia kini mencapai angka mengejutkan Rp9.000 triliun! Apakah ekonomi nasional masih dalam kondisi aman?
BARISAN.CO – Posisi utang pemerintah Indonesia diperkirakan telah menembus angka Rp9.000 triliun hingga 28 Februari 2025. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyatakan bahwa lonjakan ini disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan utang yang jauh melampaui defisit APBN.
Data realisasi APBN hingga akhir Februari 2025 menunjukkan bahwa pendapatan negara tercatat sebesar Rp316,9 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp348,1 triliun.
Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp31,2 triliun. Namun, pembiayaan anggaran justru melonjak hingga Rp220,1 triliun, jauh melampaui angka defisit tersebut.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah terus mengandalkan utang untuk membiayai belanja negara, termasuk kebutuhan mendesak seperti pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan program prioritas lainnya,” ujar Awalil Rizky dalam keterangannya, Senin (17/03/2025).
Realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp224,3 triliun, atau sekitar 28,9% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 21,59% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang hanya mencapai Rp184,47 triliun.
“Jika melihat tren dalam beberapa tahun terakhir, realisasi pembiayaan utang dalam dua bulan pertama 2025 ini menjadi yang tertinggi,” jelas Awalil.
Sebagai perbandingan, pada Februari 2024, realisasi pembiayaan utang sebesar Rp184,47 triliun atau 28,5% dari target tahunan. Pada 2023, angkanya Rp186,89 triliun atau 26,8%, dan pada 2022 hanya Rp92,91 triliun atau 9,5% dari target tahunan.
Menurut Awalil, perbedaan besar antara pembiayaan utang dan defisit APBN menunjukkan bahwa sebagian besar dana utang digunakan untuk belanja negara dalam beberapa bulan ke depan.
Kebutuhan Belanja Meningkat, Utang Baru Diambil
Belanja negara pada Maret diperkirakan akan meningkat tajam, terutama untuk pembayaran THR Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dukungan layanan publik daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD), yang diperkirakan mencapai Rp57,1 triliun.
Selain itu, ada belanja bantuan sosial serta beberapa program prioritas baru seperti bantuan langsung tunai.
“Sebagian besar kebutuhan ini kemungkinan besar akan dibiayai dengan penarikan utang baru, karena pendapatan negara masih belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan belanja,” kata Awalil.
Pemerintah juga diperkirakan akan menarik utang tambahan untuk membayar utang jatuh tempo pada Maret dan April.
Proses ini dikenal sebagai revolving, di mana pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) baru untuk menggantikan SBN yang jatuh tempo.
“Meskipun strategi ini dianggap sebagai solusi jangka pendek, risiko pembiayaan kembali (refinancing) semakin tinggi. Pemerintah harus memastikan bahwa investor tetap tertarik untuk membeli SBN,” tambah Awalil.
Dalam siaran pers “APBN Kita” Maret 2025, Kementerian Keuangan menyebut bahwa investor asing masih tertarik untuk membeli SBN domestik. Hingga 10 Maret 2025, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp22,43 triliun.
Namun, jika dibandingkan dengan pihak lain, angka tersebut masih jauh lebih kecil. Bank Indonesia tercatat membeli SBN senilai Rp47,07 triliun, sementara perbankan nasional sebesar Rp23,98 triliun, serta sektor asuransi dan dana pensiun sebesar Rp28,40 triliun.
“Ketika Bank Indonesia menjadi pembeli utama SBN, ini bisa menjadi indikasi bahwa permintaan dari investor asing tidak sekuat yang diharapkan,” kata Awalil.
Salah satu sorotan dalam laporan “APBN Kita” Maret 2025 adalah tidak adanya informasi terbaru mengenai posisi utang pemerintah per 28 Februari 2025. Data terakhir yang tersedia adalah posisi per 31 Januari 2025, yang telah mencapai Rp8.909,13 triliun.
“Sebelumnya, informasi posisi utang selalu disajikan dalam laporan bulanan. Namun, pada Januari 2025, data per 31 Desember 2024 tidak disajikan, dan pada Maret ini, data per 28 Februari juga tidak tersedia. Ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi,” ungkap Awalil.
Berdasarkan data pembiayaan utang hingga Februari, dengan tambahan utang sebesar Rp70,94 triliun dibandingkan Januari, Awalil memperkirakan bahwa posisi utang pemerintah per 28 Februari 2025 telah mencapai sekurangnya Rp9.000 triliun.
Faktor lain yang memperburuk kondisi utang adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Pada 31 Januari 2025, rupiah berada di posisi Rp16.312 per dolar AS, namun pada 28 Februari 2025, melemah menjadi Rp16.575, atau turun sekitar 1,61%.
“Sekitar 29% dari utang pemerintah berdenominasi valuta asing, dan 90% di antaranya dalam bentuk dolar AS. Ketika rupiah melemah, jumlah utang dalam rupiah otomatis meningkat, sehingga beban utang semakin besar,” jelas Awalil.
Dengan tren pembiayaan utang yang terus meningkat dan risiko pembiayaan kembali yang tinggi, Awalil menilai bahwa pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola utang.
“Kondisi ini perlu diawasi dengan ketat. Pemerintah harus memastikan bahwa strategi pengelolaan utang tetap berkelanjutan, sehingga tidak menambah tekanan terhadap perekonomian di masa depan,” pungkasnya. []
