Di tengah gejolak ekonomi global dan ketidakpastian kebijakan dalam negeri, persepsi negatif pelaku pasar bisa memicu krisis lebih cepat dari yang dibayangkan.
BARISAN.CO — Ekonom senior Dr. Piter Abdullah menyampaikan peringatan serius mengenai potensi krisis ekonomi yang dapat terjadi secara tiba-tiba di tengah kondisi ketidakpastian global dan domestik yang semakin tinggi.
Menurutnya, meskipun secara angka fundamental ekonomi Indonesia masih tergolong baik, namun persepsi negatif yang meluas di kalangan pelaku pasar bisa menjadi pemicu pelemahan ekonomi yang lebih dalam.
“Segala sesuatu bisa terjadi dengan sangat cepat. Sekarang indikator-indikator ekonomi kita memang relatif baik, tapi jangan lupa, semuanya bisa bubar dalam hitungan waktu yang sangat singkat jika tidak ada respon kebijakan yang tepat,” ujar Piter dalam sebuah diskusi ekonomi di Channel YouTube Awalil Rziky, Kamis (18/4/2025).
Ia menegaskan bahwa persepsi pelaku pasar merupakan faktor penting yang tak bisa diabaikan. Ketika para pelaku ekonomi baik individu maupun korporasi memiliki pandangan pesimis terhadap arah kebijakan, mereka cenderung menunda konsumsi dan investasi.
Hal ini menurutnya tengah terjadi dan menjadi penyebab perlambatan ekonomi saat ini.
“Kalau semua pelaku menunda konsumsi besar dan investasi, maka ekonomi jelas akan mengalami penurunan. Dan saya kira, itu yang sedang kita alami sekarang,” tambahnya.
Piter juga menyoroti bahwa penurunan indeks pasar modal Indonesia dalam tiga bulan terakhir mencerminkan pesimisme yang berkembang di kalangan pelaku pasar.
Ia menyebut bahwa indeks merupakan refleksi dari pandangan terhadap ekonomi nasional dan global. “Persepsi yang terbentuk itu akan mempengaruhi keputusan ekonomi, dan sayangnya saat ini persepsi itu tidak sedang baik-baik saja,” kata dia.
Piter menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada pemicu dari luar, tetapi lebih pada lemahnya respons pemerintah terhadap dinamika yang ada.
Menurutnya, banyak kebijakan yang diambil belakangan ini justru memperparah ketidakpercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah.
“Yang menjadi masalah bukan hanya ketidakpastian global, tapi ketidaktepatan respons pemerintah. Dalam empat bulan terakhir ini terlihat pemerintah cenderung kedodoran, bahkan membuat blunder kebijakan dan komunikasi yang memperburuk persepsi publik,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, ia juga mengutip kekhawatiran dari sejumlah pelaku usaha yang menyayangkan respons pemerintah. Bahkan beberapa pengusaha yang dekat dengan pemerintah menyatakan mulai meragukan arah kebijakan yang diambil.
“Saya semalam berbincang dengan seorang pengusaha besar yang juga pendukung pemerintah. Ia mengaku mulai ‘menyesal’ karena respons pemerintah dianggap lamban dan tak tepat sasaran. Kalau kondisi ini terus berlanjut, bisa berbahaya bagi ekonomi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Piter mengkhawatirkan bahwa jika kondisi ini tidak segera diatasi, bisa muncul letupan sosial politik seperti yang terjadi pada krisis tahun 1997-1998.
Ia mengingatkan bahwa saat itu, krisis dimulai dari gejolak nilai tukar, namun yang memperparah adalah krisis kepercayaan dan ketegangan sosial.
“Jangan sampai kita mengulangi krisis 1998. Waktu itu memang pemicunya dari luar, tapi yang membuat kita runtuh adalah karena respons kita yang tidak tepat. Kalau kepercayaan masyarakat jatuh, maka letupan sosial bisa terjadi dan akan memperparah kondisi ekonomi,” tegas Piter.
Ia menyebut bahwa gejolak sosial dapat tumbuh bukan hanya di kalangan elite atau pelaku pasar, tetapi juga masyarakat bawah jika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi.
Ia menyinggung pernyataan lama Presiden Soeharto bahwa “sepanjang meja makan tersedia makanan, tidak akan ada gejolak sosial.” Namun, menurut Piter, kini tantangannya lebih luas, terutama terkait lapangan kerja dan daya beli.
“Kalau orang kehilangan pekerjaan dan tak mampu beli kebutuhan dasar setelah lebaran, maka gejolak bisa meningkat. Sekarang ini kita sedang ada jeda karena fokus masyarakat ke Lebaran. Tapi setelah itu, realita akan kembali menghantam,” ujarnya.
Piter menyarankan agar pemerintah segera melakukan langkah mitigasi yang tepat dan bijak. Ia juga mengkritik pernyataan sejumlah pejabat yang terkesan meremehkan gejolak pasar modal dan menempatkan kepentingan fiskal di atas penciptaan lapangan kerja.
“Kalau sekarang ini yang lebih dipentingkan hanya defisit anggaran, sementara ada ledakan PHK di mana-mana, itu menurut saya tidak bijak. Bahkan bisa dibilang tidak memahami ekonomi. Kita butuh kebijakan yang menenangkan, bukan memperburuk,” pungkasnya. []
