Angka utang pemerintah ke Cina tampak kecil, tetapi utang luar negeri ke Cina justru melonjak 11 kali lipat dan lonjakan itu tersembunyi di sektor swasta dan BUMN.
BARISAN.CO – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengungkapkan bahwa utang luar negeri Indonesia kepada Cina meningkat sekitar 11 kali lipat dalam satu dekade terakhir. Lonjakan tersebut terutama berasal dari utang swasta, termasuk BUMN, bukan dari utang pemerintah.
Hal itu disampaikan Awalil dalam sesi asesmen utang luar negeri Indonesia di kanal YouTube miliknya, yang membahas data terbaru publikasi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
“Cina ini secara nominal dia lipat 10 dari 2 miliar dolar menjadi 22 miliar dolar. Dari 2 ke 22 itu berarti 11 kali lipat sebenarnya,” kata Awalil Rizky dalam pemaparannya, Kamis (22/01/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan, pada Desember 2010, utang luar negeri swasta Indonesia kepada Cina masih berada di kisaran 2 miliar dolar AS.
Sementara per November 2025, angkanya melonjak menjadi sekitar 21,92 miliar dolar AS. Secara persentase, porsi utang ke Cina juga meningkat sekitar lima hingga enam kali lipat.
Awalil menegaskan bahwa lonjakan tersebut bukan berasal dari utang luar negeri pemerintah. Utang pemerintah Indonesia kepada Cina justru relatif landai dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.
“Yang biru itu utang pemerintah, landai bahkan turun. Tapi yang orange, utang swasta ke Cina, itu terus naik,” ujarnya.
Menurut Awalil, peningkatan utang swasta ke Cina mulai terjadi secara signifikan sejak era Presiden Joko Widodo, terutama pada periode 2017–2019, seiring pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang dibiayai melalui skema business to business (B2B).
“Khusus Cina itu peningkatan yang pesat memang mulai di era Presiden Jokowi dan bertahan sampai sekarang bahkan terus melesat,” kata Awalil.
Ia menjelaskan bahwa dalam statistik utang luar negeri, BUMN dicatat sebagai bagian dari swasta. Karena itu, utang BUMN kepada Cina termasuk yang terkait proyek infrastruktur—masuk dalam kategori utang luar negeri swasta, bukan utang pemerintah.
Awalil juga menyinggung istilah hidden debt atau utang tersembunyi, yang merujuk pada praktik pembiayaan proyek oleh Cina kepada entitas non-pemerintah namun memiliki keterkaitan kuat dengan negara.
“Secara resmi ini bisnis ke bisnis, bukan utang pemerintah. Tapi proyek dan swasta tersebut terkait pemerintah, ada jaminan langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
Sebagai gambaran, total utang luar negeri Indonesia kepada Cina gabungan pemerintah dan swasta—saat ini berada di kisaran 23 miliar dolar AS, dengan sekitar 22 miliar dolar AS berasal dari swasta dan hanya sekitar 1,4 miliar dolar AS dari pemerintah.
Awalil menekankan bahwa kondisi ini membuat risiko utang ke Cina lebih tersembunyi di sektor swasta dan BUMN, bukan tercermin langsung dalam angka utang pemerintah.
“Jadi risiko utamanya itu bukan di utang pemerintah ke Cina, tapi justru di utang swasta dan BUMN,” tegasnya.
Meski demikian, Awalil menilai secara agregat kondisi utang luar negeri swasta belum menunjukkan ancaman gagal bayar, meskipun tetap menyimpan risiko jika terjadi guncangan eksternal, terutama terkait nilai tukar dan kemampuan bayar perusahaan.
“Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat bagi pemirsa,” tutup Awalil Rizky. []
Video selengkapnya:
