Muhammad Sholihin, Ketua Aliansi Santri Gus Dur, saat memberikan keterangan terkait dinamika jelang Muktamar NU di Jakarta.
BARISAN.CO — Isu gerakan beraroma politik yang disebut melibatkan pihak tertentu dalam upaya menggalang dukungan bagi calon Rais Aam PBNU di sejumlah wilayah dan cabang NU tengah menjadi sorotan di kalangan santri.
Sejumlah aktivis muda NU yang tergabung dalam Aliansi Santri Gus Dur menyampaikan keprihatinan atas kondisi tersebut. Mereka menilai munculnya dinamika politik jelang Muktamar telah menambah luka batin warga NU yang sebelumnya telah tergores akibat konflik di tingkat elit PBNU.
Ketua Aliansi Santri Gus Dur, Muhammad Sholihin, mengatakan bahwa warga NU merasa resah dengan situasi yang berkembang, terutama terkait adanya upaya perebutan jabatan Rais Aam melalui pola-pola yang menyerupai tim sukses.
“Warga NU merasa malu dan resah, mengapa ada konflik di elit PBNU, dan ada gerakan politik ambisi menjabat Rais Aam,” ujar Sholihin di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Sholihin juga mengingatkan bahwa dalam sejarah NU, jabatan Rais Aam tidak pernah menjadi posisi yang dikejar secara ambisius, melainkan justru kerap dihindari oleh para ulama yang dianggap layak.
“Sejak NU didirikan, tidak pernah ada orang berambisi menjadi Rais Aam. Bahkan setiap ada yang dipilih sebagai Rais Aam, selalu menolak karena merasa tidak mampu mengemban amanah besar tersebut,” katanya.
Ia mencontohkan sejarah kepemimpinan NU seperti KH Abdul Wahab Hasbullah dan KH Bisri Syansuri yang disebut menerima jabatan melalui penunjukan, bukan ambisi pribadi. Ia juga menyebut KH Ali Maksum yang tidak bersedia dicalonkan saat Muktamar NU di Krapyak Yogyakarta.
Sholihin menilai, munculnya deklarasi calon Rais Aam hingga beredarnya poster di media sosial dinilai menurunkan marwah ulama NU.
“Hal itu sungguh menurunkan marwah ulama,” ujarnya.
Rais Aam Harus Ulama Sempurna dan Dipilih Kiai Sepuh
Sholihin menegaskan bahwa Rais Aam PBNU merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam struktur organisasi NU sehingga harus diisi oleh sosok ulama yang memiliki kesempurnaan dalam keilmuan, akhlak, dan wawasan kebangsaan.
“Rais Aam harus diisi orang yang ‘sempurna’ dalam keilmuan, keteladanan, maupun wawasan kebangsaan,” kata Sholihin yang pernah menempuh pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Ia menambahkan bahwa proses pemilihan idealnya dikembalikan kepada kiai sepuh melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi, sebagaimana tradisi yang telah lama berjalan dalam NU.
Sholihin juga mengimbau agar Muktamar NU tetap berjalan sesuai tradisi, di mana calon Rais Aam baru diketahui pada tahap akhir pemilihan pengurus PBNU.
Sementara itu, terkait posisi Ketua Tanfidziyah PBNU, ia menilai jabatan tersebut lebih menekankan pada kemampuan eksekusi dan adu gagasan, bukan semata status keulamaan.
“Setiap calon Ketua Umum PBNU harus menyampaikan visi dan misi, dan siap beradu gagasan untuk dinilai oleh seluruh pengurus wilayah dan cabang NU di forum Muktamar,” ujarnya.
Ia berharap proses Muktamar dapat menghasilkan kepemimpinan yang membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan peradaban global. []
