Pemerintah pusat menargetkan perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah rampung dalam 30 hari untuk mempercepat investasi dan pemerataan ekonomi daerah.
BARISAN.CO, SEMARANG – Pemerintah pusat menargetkan perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah rampung paling lambat dalam 30 hari. Percepatan tersebut diharapkan membuka peluang investasi baru sekaligus memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyatakan komitmen tersebut setelah menerima permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mempercepat proses perizinan kawasan industri yang selama ini masih menghadapi sejumlah kendala.
“Paling lama 30 hari. 12 kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua di sela penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Jateng sekaligus pembentukan Desk Investasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026).
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memanggil 12 pelaku usaha yang mengembangkan kawasan industri tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengklarifikasi berbagai persyaratan sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.
Dua belas daerah yang disiapkan menjadi lokasi pengembangan kawasan industri baru meliputi Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan.
Todotua menjelaskan, pengembangan kawasan industri merupakan salah satu strategi untuk menarik investasi. Selain memberikan kepastian ketersediaan lahan, kawasan industri juga memudahkan pemerintah mengintegrasikan pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.
Ia mengakui, persoalan perizinan masih menjadi salah satu hambatan investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Layanan ini ditujukan untuk mengurai berbagai hambatan, mulai dari perizinan, persoalan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur.
“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” jelasnya.
Jawa Tengah menjadi wilayah keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara.
Berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, layanan tersebut juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, dengan fokus pada penanganan investasi bernilai di atas Rp1 triliun.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pengembangan 12 kawasan industri tersebut merupakan bagian dari strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Pemprov Jateng telah mendorong pemerintah kabupaten/kota menyiapkan calon lokasi kawasan industri dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai ketentuan tata ruang.
Menurutnya, percepatan perizinan harus dibarengi kesiapan infrastruktur agar kawasan industri yang dikembangkan benar-benar menarik bagi investor.
Sejumlah infrastruktur penunjang tengah disiapkan, di antaranya pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Ketersediaan fasilitas logistik tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang sekaligus menekan biaya operasional industri.
Pemprov Jateng juga tengah mengawal sejumlah rencana investasi bernilai besar. Di antaranya investasi industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun, serta relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun.
Berdasarkan data DPMPTSP Jateng, realisasi investasi sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun atau 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun. Investasi tersebut berasal dari 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja.
Khusus pada Triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat Rp24 triliun atau tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi pada periode tersebut menyerap 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek. Pada saat yang sama, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,83 persen secara tahunan.
Ahmad Luthfi menyambut pembentukan Desk Investasi sebagai upaya memperkuat kepastian berusaha dan mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi investor.
“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.
Pemprov Jateng berharap percepatan perizinan dan penguatan koordinasi pemerintah pusat-daerah dapat mempercepat realisasi 12 kawasan industri baru sekaligus mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru di Jawa Tengah. []
