Ekonom Awalil Rizky mengingatkan bahwa UU Ketenagakerjaan baru harus mengatur jenjang upah berdasarkan masa kerja serta menjamin kepastian hukum demi menarik investasi.
BARISAN.CO, JAKARTA – Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, baik dari sisi pekerja maupun pengusaha.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai aturan turunan menjadi kunci untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang belum sepenuhnya terjawab dalam regulasi tersebut, Rabu (11/11/2026).
Awalil menyoroti sejumlah isu yang mengemuka setelah undang-undang tersebut diterbitkan, mulai dari formulasi upah minimum, efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, hingga kepastian regulasi bagi dunia usaha.
Menurut dia, persoalan pengupahan tidak seharusnya hanya berfokus pada penetapan upah minimum. Pemerintah dan serikat pekerja juga perlu memperhatikan perkembangan tingkat upah berdasarkan masa kerja dan pengalaman pekerja.
Ia menilai, sistem pengupahan perlu memberikan ruang bagi peningkatan pendapatan seiring bertambahnya masa kerja. Sebab, pekerja yang telah mengabdi selama 20 tahun di industri yang sama semestinya memiliki peluang memperoleh upah lebih tinggi dibandingkan pekerja yang baru masuk.
Dengan demikian, perjuangan peningkatan kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya berkutat pada penentuan upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota. Perlu ada perhatian terhadap jenjang dan perkembangan upah pekerja selama menjalani masa kerja.
Selain pengupahan, Awalil juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Menurut dia, keberadaan komite pengawas perlu diikuti pengaturan yang jelas mengenai unsur keanggotaan dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Keterlibatan unsur pekerja dinilai penting agar pengawasan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menyerap dan menindaklanjuti persoalan yang dihadapi buruh di lapangan.
Ia juga mendorong agar mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan mendapat perhatian. Penyelesaian masalah sebaiknya tidak selalu berujung pada demonstrasi atau konflik terbuka yang berpotensi memperbesar persoalan.
Karena itu, komite pengawas dan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan perlu diarahkan tidak hanya untuk mengawasi kepatuhan, tetapi juga membantu menyelesaikan perselisihan sejak awal.
Di sisi lain, Awalil menilai keberatan pengusaha terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang baru juga perlu diperhatikan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), misalnya, mengusulkan agar perluasan kesempatan kerja turut menjadi bagian dari orientasi regulasi ketenagakerjaan.
Menurut dia, argumen tersebut patut dipertimbangkan karena perlindungan pekerja tidak hanya menyangkut mereka yang sudah bekerja, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan kesempatan memperoleh pekerjaan.
Kepastian aturan juga menjadi perhatian penting bagi dunia usaha. Ketentuan mengenai pesangon dan berbagai kewajiban perusahaan terhadap pekerja perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
Awalil mengingatkan, ketidakpastian regulasi dapat memengaruhi pertimbangan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Dalam persaingan menarik investasi, kepastian hukum menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pelaku usaha.
Ia berpandangan, pemerintah memiliki peran untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, pekerja membutuhkan pekerjaan yang layak, perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, pengusaha membutuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dua kepentingan tersebut secara seimbang. Pemerintah juga harus memperhatikan penciptaan lapangan kerja sekaligus memastikan kualitas pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja.
Awalil menilai, pembahasan berbagai persoalan tersebut selanjutnya perlu diperjelas melalui regulasi turunan. Aturan pelaksana diharapkan mampu menjawab aspirasi pekerja dan pengusaha sekaligus memberikan kepastian dalam penerapan undang-undang.
Menurut dia, keberhasilan regulasi ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. []
Video selengkapnya:
