Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Gibran telah menyampaikan niat mundur dari jabatan wakil presiden kepada Prabowo di tengah polemik dokumen pendidikan dan dinamika politik.
BARISAN.CO, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung sekitar 2,5 jam di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan dinamika politik di DPR.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan Gibran menyampaikan niat mundur berkaitan dengan perkembangan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo sekaligus membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujarnya.
Pernyataan Istana tersebut muncul setelah polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan menyusul sejumlah putusan pengadilan.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden dalam perkara tersebut.
Tekanan hukum bertambah setelah MA pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan itu juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Di ranah politik, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut.
Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan mengenai usulan itu. Pimpinan DPR akan menindaklanjutinya dengan mempertimbangkan mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Meski Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo, hingga Selasa sore belum ada pengumuman resmi bahwa pengunduran dirinya telah diterima atau diproses secara formal. Puan Maharani juga menegaskan Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. []
