Pemerintah resmi menerbitkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memuat 313 pasal dan 23 bab, mengatur hak, kewajiban, serta pelindungan pekerja dari sebelum memasuki dunia kerja hingga masa purna kerja.
BARISAN.CO, JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dokumen yang mengatur hak, kewajiban, dan pelindungan pekerja tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, akses publik terhadap dokumen UU Pelindungan Ketenagakerjaan penting agar pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja dapat memahami secara langsung aturan terbaru di bidang ketenagakerjaan.
Menurut Yassierli, masyarakat perlu memahami substansi UU Pelindungan Ketenagakerjaan, terutama terkait hak, kewajiban, dan bentuk pelindungan yang diberikan kepada tenaga kerja.
Ia mengatakan, penerbitan undang-undang tersebut tidak cukup hanya diketahui masyarakat. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja juga perlu memahami berbagai ketentuan yang diatur di dalamnya.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya,” kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, pemahaman terhadap aturan tersebut penting agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan, sekaligus mendorong terciptanya hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum.
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri atas 313 pasal dan 23 bab. Regulasi ini mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.
Undang-undang tersebut juga mengatur perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pelindungan dan pengupahan, kesejahteraan pekerja, hubungan industrial, serta pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, hingga ketentuan peralihan dan penutup.
Yassierli menegaskan, keberadaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan harus diikuti pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan. Regulasi ini dirancang untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam seluruh tahapan kehidupan kerja.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” ujarnya.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR RI bersama pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada 6 Oktober 2026.
UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Dalam ketentuan peralihannya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Masyarakat yang ingin mengetahui secara lengkap aturan terbaru mengenai ketenagakerjaan dapat membaca maupun mengunduh dokumen UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara di tautan berikut:
https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
