Indikator pertumbuhan ekonomi berbasis PDB dikritik karena dinilai gagal mencerminkan kesejahteraan riil masyarakat bawah, sehingga konsep Sosialisme Islam ditawarkan sebagai standar baru.
BARISAN.CO, SEMARANG – Gagasan sosialisme Islam dinilai perlu diangkat kembali sebagai perspektif dalam membangun keadilan ekonomi dan mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia.
Pemikiran tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Sosialisme Islam: Reaktualisasi Sosialisme Islam dari H.O.S. Tjokroaminoto hingga Ali Syariati untuk Keadilan Ekonomi” yang digelar DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah, Senin (9/11/2026).
Diskusi yang berlangsung di Aula Graha Gus Dur, Kantor DPW PKB Jawa Tengah tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dari kalangan akademisi, jurnalis, dan Nahdlatul Ulama.
Mereka membahas relevansi pemikiran sosialisme Islam dalam menjawab persoalan ekonomi dan ketimpangan masyarakat saat ini.
Peneliti sekaligus praktisi pengajar Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Iip D. Yahya, mengawali pemaparannya dengan menyoroti belum terakomodasinya tokoh-tokoh dari kalangan santri dalam diskursus sosialisme yang berkembang belakangan ini.
Menurutnya, pembahasan sosialisme di Indonesia selama dua tahun terakhir lebih banyak menampilkan nama Soekarno, Tan Malaka, dan Sutan Sjahrir. Sementara itu, representasi dari kalangan santri Nahdliyin belum banyak mendapat perhatian.
“Belum ada tokoh dari kelompok santri Nahdliyin yang menjadi representasi sosialisme,” ujarnya.
Iip menilai, pemikiran sosialisme perlu dilihat pula melalui perspektif tokoh Islam, terutama H.O.S. Tjokroaminoto dari Indonesia dan Ali Syariati dari Iran.
Kedua tokoh tersebut memiliki gagasan yang dapat menjadi pintu masuk untuk memahami hubungan antara Islam, keadilan sosial, dan perjuangan melawan penindasan.
Ia menegaskan pentingnya menyegarkan kembali gagasan Sosialisme-Islam sebagai salah satu landasan pemikiran untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Menurut Iip, Islam tidak sekadar dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga merupakan sistem nilai, pandangan hidup (worldview), sekaligus ideologi perlawanan yang memiliki konsep keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi kekuatan untuk membebaskan manusia dari penindasan dan dominasi kapitalisme.
Sementara itu, jurnalis senior sekaligus anggota Ekspedisi Indonesia Baru, Farid Gaban, mengangkat tema “Sosialisme Islam: Apa Relevansinya dengan Konteks Indonesia Sekarang?”.
Farid mengkritisi orientasi pembangunan pemerintah yang selama ini dinilai terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama ketika ketimpangan masih terjadi.
“Jadi pemerintah perlu memakai ukuran baru untuk menakar sukses pembangunan. Human Development Index dapat dijadikan standar. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dikeluarkan UNDP lebih mencerminkan kondisi masyarakat, baik dari tingkat pendidikan, kesehatan, maupun kesetaraan gender,” paparnya.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pembicara lainnya, FX Sugianto dari Universitas Diponegoro (Undip), memaparkan pentingnya teologi pembebasan.
Ia menjelaskan, teologi pembebasan yang berkembang di Amerika Latin dan pemikiran Ali Syariati memiliki titik temu, yakni menempatkan agama sebagai kekuatan untuk membebaskan manusia dari penindasan struktural dan ketimpangan ekonomi.
Dalam perspektif tersebut, agama tidak hanya berhenti pada dimensi ritual, tetapi juga harus hadir menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, termasuk kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial.
Adapun Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidullah Shodaqoh, mengaitkan gagasan sosialisme dengan nilai-nilai persaudaraan dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).
Ia menjelaskan, dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dikenal sejumlah konsep persaudaraan, yakni ukhuwah nahdliyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah insaniyah.
Menurutnya, nilai-nilai persaudaraan tersebut pada dasarnya telah mencakup semangat kebersamaan dan solidaritas sosial yang menjadi salah satu pokok pembahasan sosialisme.
Namun, ia mengingatkan agar istilah sosialisme tidak langsung dipahami secara sempit dan dikaitkan dengan marxisme. Sebab, sosialisme dalam perspektif Islam dapat ditelusuri melalui nilai-nilai zuhud dan kepedulian sosial yang dicontohkan Abu Dzar Al-Ghifari.
Ubaidullah menekankan, jika persaudaraan benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, tidak semestinya ada orang yang dibiarkan hidup dalam kemiskinan.
“Konsekuensinya, dalam konteks Indonesia tidak boleh ada orang miskin karena kita semua bersaudara,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa semangat persaudaraan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan agama, suku, maupun kewarganegaraan. Lebih luas lagi, seluruh manusia merupakan saudara dalam bingkai ukhuwah insaniyah atau persaudaraan kemanusiaan.
Diskusi tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai bagaimana nilai-nilai Islam, sosialisme, dan persaudaraan dapat diaktualisasikan untuk mendorong pembangunan yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. []
