Membaca Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Utang Menggunung, Rakyat Masih Berjuang

Membaca dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui data makro ekonomi: pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, utang, dan kesejahteraan rakyat.

HARI ini saya mengupdate data makro ekonomi Indonesia sebagai bagian dari penyajian informasi kepada publik. Ada sejumlah angka yang terlihat menggembirakan, tetapi ada pula kenyataan yang mengundang pertanyaan terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, masih terdapat 7,22 juta penganggur berdasarkan data Mei 2026 dan 22,93 juta penduduk miskin pada Maret 2026. Inflasi September mencapai 3,28 persen secara tahunan, sementara utang pemerintah telah menyentuh Rp10.293,69 triliun pada Juni 2026.

Angka-angka tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami krisis. Namun, angka tersebut cukup untuk mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang sepadan bagi masyarakat.

Persoalannya, pemerintah kerap menempatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penerimaan negara, dan stabilitas makro sebagai bukti keberhasilan kebijakan. Padahal, pertumbuhan ekonomi merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan, bukan tujuan akhir pembangunan itu sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi untuk Siapa?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan. Angka ini lebih rendah daripada pertumbuhan triwulan I yang mencapai 5,61 persen, meskipun pertumbuhan kumulatif semester pertama masih mencapai 5,45 persen.

Hal menarik justru terlihat pada komponen pengeluaran. Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Artinya, belanja pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi. Kondisi ini tidak otomatis buruk karena APBN memang memiliki fungsi mendorong pertumbuhan, tetapi ketergantungan yang terlalu besar terhadap stimulus fiskal dapat menjadi persoalan ketika kemampuan anggaran semakin terbatas.

Pertanyaan, apakah pertumbuhan tersebut telah menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat? Atau pemerintah hanya berhasil menggerakkan aktivitas ekonomi melalui belanja negara tanpa cukup memperkuat fondasi produksi dan kesejahteraan jangka panjang?

Data ketenagakerjaan menunjukkan masih terdapat sekitar 7,22 juta penganggur pada Mei 2026. Sementara itu, jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen pada Maret 2026.

Memang, angka kemiskinan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunan kemiskinan tidak boleh menghentikan pembahasan mengenai jutaan rumah tangga yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan masih rentan terhadap guncangan ekonomi.

Terlebih, garis kemiskinan nasional Maret 2026 hanya sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Jika kita membaginya secara sederhana, nilainya setara sekitar Rp22.308 per orang per hari.

Bayangkan seseorang yang pengeluarannya sedikit melampaui angka tersebut. Secara statistik ia mungkin tidak lagi tergolong miskin, tetapi apakah penghasilannya sudah cukup untuk menghadapi kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, pengobatan, atau kehilangan pekerjaan?

Di sinilah pemerintah perlu berhenti memperlakukan penurunan angka kemiskinan sebagai jawaban atas seluruh persoalan kesejahteraan.

Harga Naik, Daya Beli Tidak Bisa Dinilai dari Pajak

Inflasi September 2026 mencapai 3,28 persen secara tahunan, dengan inflasi bulanan sebesar 0,30 persen. Angka tersebut memperlihatkan harga barang dan jasa secara umum masih meningkat dibandingkan September tahun sebelumnya.

Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok memiliki konsekuensi lebih besar dibandingkan bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Mereka mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar sehingga memiliki ruang penyesuaian konsumsi yang lebih sempit.

Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memahami bahwa stabilitas harga tidak sama dengan pemulihan daya beli. Inflasi yang terkendali belum tentu membuat kehidupan masyarakat lebih ringan apabila pertumbuhan pendapatan tertinggal dari kenaikan biaya hidup.

Karena itu, kenaikan penerimaan pajak juga tidak boleh langsung menjadi dasar klaim bahwa daya beli masyarakat membaik. Pajak dapat meningkat akibat berbagai faktor, termasuk aktivitas ekonomi nominal, perubahan basis pembanding, administrasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan.

Ukuran kesejahteraan yang lebih relevan adalah perkembangan pendapatan riil, konsumsi rumah tangga, kualitas pekerjaan, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup tanpa terus menggerus tabungan.

Ekspor Surplus, tetapi Ketergantungan Ekonomi Belum Selesai

Pada Agustus 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai US$26,61 miliar, sedangkan impor sebesar US$23,06 miliar. Indonesia dengan demikian mencatat surplus perdagangan barang sekitar US$3,55 miliar.

Namun, data kumulatif Januari–Agustus memperlihatkan persoalan yang patut mendapat perhatian. Ekspor mencapai US$193,64 miliar atau tumbuh 4,74 persen, sementara impor mencapai US$186,39 miliar atau melonjak 19,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan impor yang lebih tinggi tidak otomatis menunjukkan kemunduran karena sebagian impor dapat mendukung investasi dan produksi. Namun, perbedaan laju pertumbuhan tersebut tetap menimbulkan pertanyaan mengenai daya saing industri domestik dan kemampuan ekspor mengimbangi kebutuhan impor.

Persoalan lain muncul dari sektor energi. Selama Januari–Agustus, perdagangan nonmigas menghasilkan surplus US$28,54 miliar, tetapi sektor migas justru mencatat defisit US$21,29 miliar.

Angka ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih menghadapi ketergantungan struktural terhadap impor energi.

Pemerintahan Prabowo-Gibran memang menempatkan hilirisasi dan kemandirian ekonomi sebagai agenda penting. Namun, hilirisasi seharusnya tidak hanya diukur melalui nilai ekspor, melainkan juga melalui kandungan lokal, transfer teknologi, penciptaan pekerjaan, dan besarnya nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia.

Utang Rp10.293 Triliun dan Pertanyaan tentang Prioritas Anggaran

Pada Juni 2026, utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Surat Berharga Negara (SBN) menyumbang Rp8.966,79 triliun atau sekitar 87,11 persen.

Sementara itu, utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2026 mencapai US$459,3 miliar. Angka ULN ini mencakup berbagai sektor dan tidak boleh langsung dijumlahkan dengan total utang pemerintah karena terdapat perbedaan serta irisan cakupan statistik.

Besarnya utang memang tidak otomatis menunjukkan sebuah negara berada di ambang kebangkrutan. Namun, pemerintah tetap memiliki kewajiban menjelaskan bagaimana pembiayaan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada biaya yang harus masyarakat tanggung pada masa mendatang.

Persoalan menjadi semakin relevan ketika kita membaca perkembangan APBN.

Hingga September 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp2.660,5 triliun. Dengan demikian, APBN mencatat defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB.

Penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan utang neto sekitar Rp494,3 triliun hingga September.

Pemerintah menyatakan bahwa defisit tersebut masih sesuai dengan desain APBN. Pernyataan itu dapat dipahami karena kebijakan fiskal memang tidak selalu harus menghasilkan anggaran berimbang setiap tahun.

Namun, persoalan yang lebih mendasar bukan sekadar apakah defisit masih sesuai target. Publik berhak mengetahui apakah setiap tambahan belanja benar-benar meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kapasitas produksi nasional.

Pemerintahan Prabowo-Gibran mengalokasikan sumber daya besar untuk berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut memiliki tujuan sosial yang penting, tetapi besarnya anggaran menuntut pengawasan, transparansi pengadaan, dan evaluasi manfaat yang sama besarnya.

Jangan sampai pemerintah begitu bersemangat mengejar realisasi program unggulan, tetapi mengabaikan kebutuhan memperkuat pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, produktivitas pertanian, dan kapasitas fiskal daerah.

APBN bukan sekadar instrumen untuk mewujudkan janji politik pemerintah. APBN merupakan uang publik yang harus menghasilkan manfaat publik secara terukur.

Simpanan Perbankan Besar, tetapi Siapa yang Memiliki Uangnya?

Data makro Agustus 2026 yang saya himpun juga mencatat kredit perbankan sekitar Rp9.178 triliun dan simpanan masyarakat di perbankan sekitar Rp10.413 triliun. Kedua nominal agregat ini masih memerlukan pencocokan lebih lanjut dengan tabel statistik primer.

Jika menggunakan angka tersebut, terdapat selisih sekitar Rp1.235 triliun antara total simpanan dan kredit.

Namun, besarnya simpanan perbankan tidak dapat langsung menjadi bukti bahwa mayoritas masyarakat memiliki kondisi keuangan yang sehat. Total simpanan bisa saja terkonsentrasi pada kelompok nasabah tertentu, sementara rumah tangga berpendapatan rendah menghadapi kesulitan membangun tabungan.

Inilah kelemahan ketika pemerintah atau siapa pun membaca ekonomi hanya melalui angka agregat.

Pertumbuhan kredit, kenaikan simpanan, dan peningkatan aktivitas pasar keuangan memang penting. Namun, semua indikator tersebut harus kita sandingkan dengan distribusi pendapatan, akses pembiayaan UMKM, kondisi pekerja informal, serta kemampuan rumah tangga menghadapi kebutuhan darurat.

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Jangan Hanya Membangun Ekonomi di Atas Angka

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, data makro ekonomi memberikan gambaran yang tidak sepenuhnya buruk, tetapi juga jauh dari alasan untuk berpuas diri.

Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekonomi positif. Cadangan devisa September 2026 mencapai sekitar US$146,32 miliar, perbankan masih memiliki bantalan ketahanan, dan tingkat kemiskinan resmi menunjukkan penurunan.

Namun, capaian tersebut tidak menghapus kenyataan bahwa jutaan orang masih menganggur, puluhan juta penduduk hidup dalam kemiskinan, serta kemampuan fiskal pemerintah harus menghadapi kebutuhan belanja dan kewajiban pembiayaan yang terus berjalan.

Kritik utama terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bukan karena pemerintah menggunakan APBN untuk mendorong ekonomi atau menjalankan program sosial berskala besar. Kritiknya terletak pada kebutuhan memastikan bahwa ambisi program pemerintah tidak melampaui kapasitas fiskal dan kemampuan pelaksanaannya.

Pemerintah perlu menempatkan penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan upah riil, penguatan industri domestik, ketahanan pangan, dan produktivitas masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan.

Target pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi tidak akan banyak berarti apabila manfaat pertumbuhan semakin terkonsentrasi, sementara masyarakat luas tetap menghadapi ketidakpastian pendapatan.

Demikian pula, peningkatan penerimaan pajak bukan sebuah prestasi yang berdiri sendiri. Pemerintah harus menunjukkan bahwa uang yang masyarakat setorkan kembali dalam bentuk pelayanan publik, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Pada akhirnya, saya melihat satu persoalan penting dari pembaruan data makro ekonomi Indonesia hari ini: negara dapat terlihat semakin besar secara ekonomi, tetapi belum tentu masyarakatnya semakin kuat secara finansial.

Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menjawab persoalan tersebut melalui hasil kebijakan yang nyata, bukan hanya optimisme dalam pidato, target pertumbuhan, atau angka realisasi anggaran.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup kita ukur dari berapa triliun rupiah yang pemerintah belanjakan, berapa besar utang yang berhasil pemerintah himpun, atau berapa persen PDB tumbuh setiap triwulan.

Keberhasilan pembangunan harus terlihat ketika semakin banyak orang memperoleh pekerjaan layak, petani menikmati nilai tambah produksinya, pekerja mampu menabung dari penghasilannya, dan keluarga tidak lagi hidup dalam kecemasan menghadapi kebutuhan bulan berikutnya.

Ekonomi boleh tumbuh 5,29 persen. Namun, jika pertumbuhan itu belum mampu memberikan kehidupan yang lebih layak bagi jutaan rakyat, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang jauh lebih besar daripada sekadar mempercantik angka makro ekonomi. []