Para akademisi menegaskan bahwa pengunduran diri pejabat publik tidak cukup hanya dipandang secara administratif, melainkan juga menuntut kejujuran, keterbukaan alasan, serta pertanggungjawaban moral kepada publik.
BARISAN.CO, JAKARTA – Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) menjadi sorotan dalam diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertajuk “Gibran Mundur: Etis atau Terdesak? Perspektif Etika Publik, Politik Kekuasaan, dan Hukum Tata Negara”, Senin (16/11/2026) malam.
Tiga akademisi, yakni Prof. R. Siti Zuhro, Prof. Aan Eko Widiarto, dan Prof. Aidul Fitriciada Azhari, membedah keputusan tersebut dari perspektif etika publik, politik kekuasaan, dan hukum tata negara.
Ketiganya menyoroti adanya tekanan hukum dan parlemen yang menguat di balik keputusan pengunduran diri yang secara resmi disebut sebagai langkah sukarela.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Aidul Fitriciada Azhari, menilai pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 secara prosedural telah memenuhi norma keteladanan sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Namun, menurut Aidul, persoalan tidak berhenti pada keputusan mundur. Ia menyoroti aspek kejujuran dan keterbukaan dalam penjelasan mengenai alasan pengunduran diri tersebut.
“Etika Politik dan Pemerintahan juga menuntut keterbukaan dan rasa bertanggung jawab. Mundur saja tidak cukup; cara dan alasannya ikut dinilai,” ujar Aidul dalam paparannya.
Aidul membandingkan pernyataan Gibran yang menyebut pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan persoalan ijazah dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disebut mengakui adanya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan berdasarkan putusan hukum.
Ia juga menyoroti momentum pengunduran diri yang berlangsung menjelang pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Menurutnya, langkah tersebut berimplikasi pada tertutupnya jalur pemakzulan melalui mekanisme Pasal 7B UUD 1945.
Aidul menilai situasi yang dihadapi Gibran berpotensi dibingkai sebagai keputusan kenegarawanan, meskipun berlangsung dalam tekanan politik dan hukum.
Selain itu, ia mengkritik konstruksi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang dinilainya memiliki sejumlah persoalan dalam hukum acara.
Pandangan serupa mengenai kuatnya faktor keterdesakan disampaikan Profesor Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Prof. Aan Eko Widiarto.
Aan menilai keputusan Gibran berhenti atas permintaan sendiri merupakan pilihan yang muncul setelah ruang hukum untuk mempertahankan jabatan semakin tertutup.
“Mundur ‘atas permintaan sendiri’ adalah satu-satunya jalan keluar yang masih bisa dikendalikan: keluar sebelum diberhentikan,” tegas Aan.
Ia menjelaskan, tekanan hukum menguat setelah Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan dasar dan menengah milik Gibran.
Menurut Aan, upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak dimungkinkan karena Gibran bukan pihak yang berperkara. Kondisi tersebut semakin mempersempit pilihan hukum yang tersedia.
Tekanan politik juga disebut meningkat setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat. Bahkan, undangan sidang paripurna terkait pemakzulan pada 12 November 2026 disebut mulai beredar.
Dalam situasi tersebut, Aan menilai pengunduran diri menjadi opsi untuk menghindari pemberhentian melalui mekanisme politik dan ketatanegaraan.
Sementara itu, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. R. Siti Zuhro, melihat pengunduran diri Gibran sebagai paradoks antara dimensi administratif dan realitas politik.
Secara formal, keputusan tersebut disampaikan sebagai pengunduran diri secara sukarela. Namun, dari perspektif politik, langkah itu berlangsung ketika tekanan legitimasi hukum dan parlemen semakin kuat.
“Kesukarelaan secara administratif tidak selalu identik dengan kebebasan politik dalam mengambil keputusan. Jabatan publik dapat ditinggalkan, tetapi tanggung jawab moral dan politik atas proses memperoleh serta menjalankan jabatan tidak otomatis berakhir,” kata Siti Zuhro.
Ia menambahkan, kekosongan jabatan Wakil Presiden berpotensi membuka arena kompetisi baru dalam konfigurasi kekuasaan nasional. Situasi tersebut sekaligus akan menguji arah hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Siti Zuhro mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak sekadar menjadi arena transaksi politik antarelite. Integritas, kapasitas, dan tanggung jawab kenegarawanan harus menjadi pertimbangan utama.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Diskusi tersebut menegaskan pentingnya melihat pengunduran diri pejabat publik tidak semata-mata dari aspek administratif, tetapi juga dari pertanggungjawaban etika, legitimasi hukum, serta dinamika politik yang melatarbelakanginya. []








