Scroll untuk baca artikel
Ekonomi & Bisnis

Awas Jerat Pinjol Ilegal dan Penipuan Digital, Kader PKK Jateng Dikukuhkan Jadi Duta Literasi Keuangan

Ninik Ambarwati
×

Awas Jerat Pinjol Ilegal dan Penipuan Digital, Kader PKK Jateng Dikukuhkan Jadi Duta Literasi Keuangan

Sebarkan artikel ini
Duta Literasi Keuangan PKK Jateng
Ketua TP PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin bersama Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo saat pengukuhan Duta Literasi dan Inklusi Keuangan di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (16/11/2026).

Ketua TP PKK dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah resmi dikukuhkan sebagai Duta Literasi dan Inklusi Keuangan untuk membentengi keluarga dari ancaman pinjol ilegal serta penipuan digital

BARISAN.CO, SEMARANG – Ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal dan penipuan digital yang semakin marak mendorong penguatan literasi keuangan hingga tingkat keluarga.

Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Tengah didorong mengambil peran sebagai edukator untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus melindungi ekonomi rumah tangga.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, saat membuka kegiatan Pembekalan Training of Trainer (ToT) Literasi Keuangan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dikukuhkan sebagai Duta Literasi dan Inklusi Keuangan.

Mereka diharapkan menjadi ujung tombak edukasi keuangan di tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai risiko kejahatan keuangan digital.

Nawal mengatakan, pemberdayaan ekonomi keluarga tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan pendapatan. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengelola keuangan, memahami risiko, serta mengambil keputusan secara tepat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.

Menurutnya, rendahnya literasi, keterampilan, kedisiplinan, dan ketepatan dalam mengambil keputusan keuangan dapat memengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga.

Karena itu, kader PKK memiliki posisi strategis untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat.

“Kita hari ini ingin keluarga di Jawa Tengah berdaya secara ekonomi, bukan hanya pelatihan bagaimana caranya membuat produk, tetapi bagaimana kader PKK ini juga mampu mengelola keuangannya,” ujar Nawal yang juga menjabat Bunda Literasi Jawa Tengah.

Ia menjelaskan, pembekalan literasi keuangan diharapkan mendorong kader PKK semakin aktif mengedukasi masyarakat agar lebih cermat sebelum menggunakan layanan keuangan, khususnya yang berbasis digital.

Masyarakat perlu memastikan legalitas, memahami keamanan, serta mempertimbangkan risiko setiap produk dan layanan keuangan sebelum menggunakannya.

“Kita akan belajar pada hari ini untuk mendorong kader dan keluarga, agar selalu mencari informasi terkait dengan legalitas, keamanan dan logika dalam memanfaatkan layanan keuangan, termasuk bagaimana layanan keuangan digital,” imbuhnya.

Penguatan literasi keuangan tersebut dinilai mendesak menyusul masih tingginya pengaduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal. Berdasarkan data OJK, sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026 tercatat sebanyak 36.549 pengaduan terkait pinjol ilegal.

Dalam periode yang sama, OJK telah menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal. Data tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal.

Sementara itu, Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK mencatat 737.686 laporan penipuan pada periode 22 November hingga 28 Oktober 2026. Sebanyak 1.471.112 rekening telah diblokir, dengan nilai dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.

Nawal menegaskan, literasi keuangan harus menjadi bagian integral dari gerakan pemberdayaan keluarga. Kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga kecakapan menjaga, mengelola, dan menggunakan keuangan secara aman serta bertanggung jawab.

Ia juga mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan digital, investasi bodong, maupun kejahatan keuangan lainnya agar segera melapor kepada OJK melalui layanan kontak 157.

“Segera lapor kepada pihak-pihak terkait jika menjadi korban penipuan digital, investasi bodong dan sebagainya. Jadi kegiatan ToT ini akan mengedukasi kader-kader PKK yang ada di bawah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan para Duta Literasi dan Inklusi Keuangan yang baru dikukuhkan memiliki tiga peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Pertama, sebagai edukator atau pelatih yang memberikan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan. Kedua, menjadi role model atau teladan dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, menjadi penggerak yang mengajak masyarakat memahami sektor keuangan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurut Hidayat, jaringan organisasi PKK yang sistematis, terstruktur, dan mengakar hingga tingkat masyarakat merupakan modal penting untuk memperluas jangkauan edukasi literasi dan inklusi keuangan.

Melalui kolaborasi antara OJK dan PKK, diharapkan masyarakat semakin memahami cara memilih layanan keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan sehingga tidak mudah terjebak pinjol ilegal maupun penipuan digital.

“Kami dari OJK karena punya keyakinan, bahwa PKK ini adalah organisasi yang sangat sistematis, terstruktur, mengakar sampai ke masyarakat, kita meyakini bahwa ini adalah kerja sama yang sangat baik,” pungkas Hidayat. []