Intinya, salah satu masalah dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah pengaruh politik.
Apa boleh buat, hukum merupakan produk dari proses politik. Proses pembentukan hukum dilakukan oleh para aktor politik, baik yang mempunyai kekuatan berimbang maupun dominasi kekuatan politik tertentu.
Selain itu, hubungan antara politik dan hukum diperlihatkan dalam proses pembentukan lembaga-lembaga hukum, penetapan pimpinan lembaga penegak hukum, dan proses penegakan hukum.
KasuS Hasto, Tom Lembong dan kasus serupa lainnya adalah isyarat kuat bahwa penegkan hukum harus dipisahkan dan terbebas dari berbagai urusan/kepentingan politik.
Menarik penegakan hukum kedalam episentrum praktik politik hanya pada akhirnya hanya akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi.
Penegakan hukum menjadi imparsial dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memegang kendali atau kekuuatan politik tertentu.
Sebab itu, diperlukan evaluasi total ihwal posisi atau jabatan strategis dibidang hukum agar terbebas dari kepentingan politik tertentu — jika ingin pemberantasan korupsi berjalan optimal.(*)
