Keterlambatan rilis laporan APBNKita Januari 2025 menimbulkan tanda tanya besar terkait kondisi fiskal Indonesia. Apakah ini sekadar kendala teknis, atau ada masalah yang lebih serius dalam pengelolaan keuangan negara?
Oleh: Achmad Nur Hidayat
(Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara yang mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah.
Demi menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas ekonomi, Kementerian Keuangan secara rutin menerbitkan laporan bulanan APBNKita sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Namun, hingga saat ini, Kemenkeu belum merilis laporan APBNKita untuk Januari 2025.
Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait kondisi keuangan negara, efektivitas kebijakan fiskal, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
Mengapa APBNKita Belum Dirilis?
Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Kemenkeu mengenai keterlambatan rilis APBNKita adalah jadwal yang padat dari para pejabat tinggi di kementerian tersebut.
Pernyataan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar.
Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, laporan APBNKita hampir selalu dirilis tepat waktu sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Jika sekadar faktor teknis yang menyebabkan keterlambatan, mengapa hingga kini belum ada kejelasan terkait kapan laporan tersebut akan dipublikasikan?
Kemungkinan lain yang patut dicermati adalah kondisi penerimaan negara yang tidak sesuai target. Dalam laporan APBN 2024, pendapatan negara dari sektor perpajakan dan non-pajak mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global dan melemahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara dan minyak sawit.
Jika penerimaan negara menurun secara signifikan, ini bisa menjadi alasan mengapa pemerintah menunda rilis data APBN.
Publikasi laporan yang menunjukkan penurunan pendapatan bisa berdampak pada sentimen negatif di pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor.
Dampak Kurangnya Transparansi terhadap Ekonomi dan Pasar
Kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN bisa berdampak serius bagi ekonomi nasional. Investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara.
Jika laporan APBNKita terus tertunda, kepercayaan terhadap kredibilitas fiskal Indonesia bisa terganggu, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai dampak negatif.
Salah satu dampak utama adalah meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Investor yang tidak mendapatkan kepastian mengenai kondisi fiskal negara cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya.
Hal ini bisa menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow) yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam jangka panjang, melemahnya rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan.
