Scroll untuk baca artikel
Kolom

APBNKita: Transparansi APBN dan Kepentingan Publik

Redaksi
×

APBNKita: Transparansi APBN dan Kepentingan Publik

Sebarkan artikel ini
Transparansi APBN dan Kepentingan Publik
Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)

Terakhir, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan. Jika pemerintah tidak segera merilis laporan APBNKita, maka publik mungkin akan mulai mempertanyakan apakah ada sesuatu yang sedang disembunyikan.

Catatan Utama: Transparansi adalah Kunci

Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, transparansi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.

Kementerian Keuangan harus segera memberikan klarifikasi terkait keterlambatan rilis APBNKita dan memastikan bahwa informasi keuangan negara tetap dapat diakses oleh publik.

Jika memang terjadi penurunan penerimaan negara atau pelebaran defisit, maka pemerintah seharusnya terbuka mengenai tantangan yang sedang dihadapi dan strategi apa yang akan diterapkan untuk mengatasinya.

Menunda rilis laporan keuangan negara hanya akan memperburuk persepsi dan meningkatkan spekulasi negatif.

Oleh karena itu, demi menjaga kredibilitas fiskal Indonesia, Kemenkeu harus segera merilis laporan APBNKita dan memastikan bahwa prinsip transparansi tetap dijunjung tinggi dalam pengelolaan keuangan negara.

Kepercayaan publik dan pasar tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik atau alasan administratif semata. []