Kecurigaan terhadap hadirnya BRIN jangan jangan memang dirancang untuk melakukan fungsi lain sebagai sebagai industri fabrikasi Badan Riset Indoktrinasi Nasional akan melakukan riset indoktrinasi paham lain yang mengerdilkan Pancasila dan untuk merekomendasikan UU dan kebijakan negara pesanan dari para sponsor kolonial gaya baru.
Semoga ini tidak terjadi, tetapi kalau ini yang muncul sangat berbahaya kalau sinyal arahnya seperti BPIP akan menjadi bipang dan sungsang, bahkan sebagian masyarakat sudah minta BPIP tidak diperlukan dan sebaiknya dibubarkan. Jangan sampai BRIN bernasib sama dengan BPIP.
Kerja BRIN yang bertanggung jawab kepada Presiden jangan sampai melenceng untuk memuluskan peluang Oligarki makin merajalela, dengan kekuatan presure finansial sangat kuat yang bisa menerjang dan mengintervensi semua arah kebijakan negara. Mengingat negara saat ini dominan di atur hanya dengan Kepres dan Perpres, akan lebih meyakinkan kalau dasar pijakannya berdasar legalitas dari hasil Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Semoga jalan pikiran di atas meleset dan tidak benar.