Hal senada juga disampaikan oleh Salsa Nofelia Franisa dari Departemen Advokasi SBMI, yang mengajak dan mendorong mahasiswa untuk sampai pada level advokasi atau memperjuangkan secara aktif agenda tata kelola perlindungan ABK Perikanan Indonesia yang lebih baik.
“Kalau mau jujur, selama ini ada kekosongan hukum jika berbicara perlindungan relasi kerja ABK Perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Berdasarkan mandat dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah seharusnya menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait perlindungan ABK kapal niaga dan perikanan 2 tahun semenjak disahkan. Tapi, PP Penempatan dan Pelindungan ABK baru disahkan 8 Juni 2022 kemarin, setelah 3 mantan ABK mendaftarkan gugatan ke PTUN,” tambah Salsa.
Santim, mantan ABK perikanan di kapal asing yang tampil sebagai salah satu narasumber pada sesi diskusi juga mengajak masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa untuk bersama-sama menyuarakan isu perbudakan modern di laut.
“Sebagai mantan ABK yang pernah menjadi korban perbudakan di laut, saya berharap tidak ada lagi teman atau saudara kita yang menjadi korban seperti saya. Untuk itu, mari terus suarakan isu perbudakan di laut ini agar berbagai persoalan yang dialami ABK, khususnya yang bekerja di kapal asing mendapat perhatian pemerintah dan pihak-pihak terkait,” jelas Santim. [Luk]
