Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun ekspor dan impor tetap berjalan dengan nilai miliaran rupiah.
BARISAN.CO – Boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel menjadi bentuk solidaritas masyarakat Indonesia atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Namun, di balik semangat boikot tersebut, masih terdapat ironi yang patut dicermati: Indonesia masih menjalin hubungan dagang dengan Israel, meskipun secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik.
Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai gerakan boikot terhadap merek global yang diduga mendukung Israel semakin masif.
McDonald’s, Coca-Cola, dan Nestlé menjadi sasaran utama kampanye boikot ini. Pada tahun 2022, McDonald’s meraup pendapatan sebesar US$23,18 miliar, dengan Amerika Serikat sebagai penyumbang pendapatan tertinggi sebesar US$9,42 miliar.
Coca-Cola Company mencatat pendapatan US$43 miliar, dengan lebih dari 36 persen berasal dari Amerika Utara. Sementara itu, Nestlé meraih pendapatan sekitar 94,9 miliar CHF, dengan pangsa pasar terbesar di Amerika Utara dan Amerika Selatan.
Gerakan boikot ini memang memberikan tekanan moral dan ekonomi, tetapi pertanyaannya adalah: apakah boikot ini cukup untuk menghentikan agresi Israel?
Sebagian ekonom berpendapat bahwa boikot perlu dibarengi dengan kebijakan tegas dari pemerintah, salah satunya dengan menghentikan perdagangan langsung antara Indonesia dan Israel.
Hubungan Dagang Indonesia-Israel: Data dan Realitas
Berdasarkan data COMTRADE PBB, nilai impor Indonesia dari Israel sepanjang tahun 2022 mencapai US$37,94 juta. Beberapa komoditas utama yang diimpor dari Israel meliputi:
- Peralatan listrik dan elektronik (US$13,80 juta)
- Produk farmasi (US$8,98 juta)
- Peralatan makan dari logam tidak mulia (US$4,67 juta)
- Peralatan optik, foto, teknis, medis (US$3,23 juta)
- Mesin, reaktor nuklir, boiler (US$2,76 juta)
- Produk kimia lain-lain (US$1,54 juta)
- Pesawat terbang dan pesawat ruang angkasa (US$1,25 juta)
- Plastik (US$474 ribu)
Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke Israel jauh lebih besar, yaitu mencapai US$185,6 juta pada tahun 2022, meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Komoditas ekspor utama ke Israel adalah minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), dengan volume ekspor mencapai 22.000 ton pada Januari 2022.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Israel pada periode Januari-Oktober 2023 mencapai US$140,57 juta, jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor ke Palestina yang hanya sebesar US$2,37 juta.
Dari sisi impor, pada Januari-September 2023, Indonesia mengimpor barang dari Israel senilai US$14,4 juta, dengan komoditas utama berupa mesin peralatan mekanik dan bagian-bagiannya.
Indonesia selama ini menegaskan sikap pro-Palestina dalam berbagai forum internasional. Namun, hubungan dagang dengan Israel tetap berjalan dalam skema business to business.
Ini menimbulkan dilema: di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan dukungan kepada Palestina, tetapi di sisi lain, penghentian perdagangan dengan Israel bisa berdampak pada perekonomian nasional, mengingat nilai ekspor jauh lebih besar dibanding impor.
Apakah Indonesia bisa benar-benar memutus hubungan dagang dengan Israel? Secara teori, bisa. Beberapa negara, seperti Malaysia dan Pakistan, menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam membatasi hubungan dagang dengan Israel. Namun, dalam praktiknya, Indonesia harus mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dan diplomatik dari langkah tersebut.
Jika pemerintah benar-benar ingin mengambil langkah tegas, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh, antara lain:
1. Meningkatkan Diversifikasi Pasar
Indonesia bisa mengalihkan pasar ekspor CPO ke negara lain, seperti China, India, atau negara-negara Timur Tengah yang memiliki potensi besar sebagai importir CPO.
2. Menerapkan Regulasi yang Lebih Ketat
Pemerintah dapat membatasi impor dari Israel dengan regulasi yang lebih ketat atau bahkan melarang produk-produk tertentu yang berasal dari Israel.
3. Menguatkan Kerja Sama dengan Palestina
Jika ingin benar-benar menunjukkan dukungan kepada Palestina, Indonesia harus meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Palestina. Salah satunya dengan membuka jalur ekspor-impor yang lebih luas dan membantu pengembangan ekonomi Palestina.
4. Transparansi Perdagangan
Pemerintah harus lebih transparan dalam melaporkan hubungan dagang dengan Israel, sehingga masyarakat bisa memahami sejauh mana keterlibatan Indonesia dalam perdagangan dengan negara tersebut.
Gerakan boikot terhadap produk-produk global yang terafiliasi dengan Israel adalah bentuk solidaritas yang kuat dari masyarakat Indonesia.
Namun, tanpa langkah konkret dari pemerintah, boikot ini hanya akan menjadi simbol tanpa dampak nyata. Fakta bahwa Indonesia masih menjalin hubungan dagang dengan Israel menunjukkan bahwa perjuangan untuk mendukung Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja.
Jika Indonesia ingin benar-benar konsisten dengan sikap pro-Palestina, maka memutus hubungan dagang dengan Israel harus dibarengi dengan strategi ekonomi yang matang.
Langkah ini memang bukan perkara mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Keputusan ada di tangan pemerintah: tetap mempertahankan hubungan dagang dengan Israel demi keuntungan ekonomi, atau mengambil langkah tegas dengan segala konsekuensinya. []
