BARISAN.CO – Elektabilitas Anies Baswedan tampak dominan di DKI Jakarta (49,6 persen) dan di Jawa Barat (36,3 persen), sedangkan di Banten (47,6 persen). Namun, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, elektabilitas Ganjar Pranowo lebih unggul ketimbang Anies. Angka ini berdasarkan survei terbaru Poltracking di lima provinsi Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu.
Merespon hal tersebut, Apriansyah JB selaku Ketua Bidang Jaringan Jarnas ABW mengatakan, hasil survei ini menjadi tantangan pihaknya agar lebih serius menggarap pengembangan dan pembentukan keanggotaan dalam simpul hingga mencapai target yang ditetapkan.
“Untuk mencapai itu, kita ada program Sekolah Politik tentang bagaimana pengembangan hingga target-targetnya seperti apa untuk meningkatkan elektabilitas ABW itu,” kata pria yang akrab disapa Apri tersebut pada Sabtu (17/12/2022).
Pria yang kerab disapa Apri itu berpendapat, tantangan itu justru menjadi peluang bagi Jarnas.
“Bukannya karena saat ini (elektabilitasnya) kecil, jadi lemah. Justru, itu memperkuat semangat dan kesungguhan kita untuk pengembangan jaringan di sana,” ujarnya.
Apri mengatakan, kebetulan belum lama ini, dirinya melakukan kunjungan ke Jawa Tengah. Menurutnya, pantura memang basis ‘merah’, tapi masyarakat sebenarnya sudah mulai merasa jenuh melihat situasi kondisi saat ini.
“Apalagi petani, 2023 itu sudah tidak ada subsidi pupuk,” terangnya.
Dia menyebut, hilangnya subsidi pupuk membuat petani mulai gelisah tentang nasib mereka.
“Kebanyakan dari mereka itu petani, di mana pupuk itu adalah salah satu hal yang pokok bagi mereka untuk keberlangsungan pertaniannya. Ini membuat mereka berpikir, ternyata pemerintah tidak terlalu berpihak kepada petani,” jelasnya.
Apri melanjutkan, petani-petani itu kemudian mencari sosok baru yang akan dipilih nantinya di Pilpres 2024.
“Cuma memang mereka pragmatis, yang selama ini memanjakan kan anggota legislatif dengan berbagai janji-janji, dikasih uang lima tahun sekali. Hal itu yang perlahan-lahan kita pahamkan kepada masyarakat melalui relawan kita di provinsi, kabupaten, kecamatan itu bahwa jangan terlena dengan pemberian sesaat karena akan berdampak jangka panjang,” lanjutnya.
Menurut Apri, masyarakat mulai sadar dan berpikir uang yang diberikan saat kampanye tidak berarti.
“Waktu Pemilu petani cuma dikasih Rp100 hingga Rp200 ribu, habis itu sudah tidak apa-apa lagi. Pemahaman dan penyadaran seperti itu yang kita lakukan melalui pendekatan yang dilakukan secara kekeluargaan,” jelasnya. [rif]
