Rencana China membangun pabrik susu dan peternakan sapi di Indonesia menuai sorotan tajam, terutama terkait klaim swasembada dan dominasi investasi asing di sektor pangan strategis.
BARISAN.CO — Rencana investasi besar dari China untuk membangun pabrik pengolahan susu hingga peternakan sapi di Indonesia menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pengamat ekonomi dari Bright Institute, Awalil Rizky. Dalam kanal YouTube-nya, ia menyampaikan analisis kritis terhadap berita yang bersumber dari pernyataan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.
Dalam acara Indonesia-China Business Reception 2025 yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (24/5), Wamentan mengungkap bahwa China tertarik berinvestasi di sektor penyediaan susu dengan membangun pabrik pengolahan dan berencana mendirikan peternakan sapi di Indonesia.
Sudaryono menyebutkan bahwa investasi tersebut masih dalam tahap negosiasi dan belum ada rincian nilai yang disampaikan ke publik.
Awalil Rizky menekankan bahwa sumber informasi tersebut masih bersifat satu arah karena hanya berasal dari pihak Indonesia.
“Dari berita yang saya baca di beberapa media, semuanya bersumber dari pernyataan Wamentan, tidak ada konfirmasi langsung dari pihak China,” ujarnya.
Menurut Awalil, penting bagi publik untuk memahami bahwa rencana investasi tersebut masih dalam tahap awal dan perlu kehati-hatian dalam menyikapinya.
“Seringkali berita seperti ini terlalu cepat diglorifikasi, padahal realisasinya belum tentu secepat itu. Apalagi belum ada rincian lokasi pabrik, bentuk kerja sama, dan siapa yang akan terlibat secara langsung,” tambahnya.
Sudaryono menyebut bahwa Indonesia saat ini tengah mendorong hubungan dagang resiprokal dengan China, termasuk untuk menembus pasar China dengan produk seperti durian, sarang burung walet, dan produk unggas. Namun, Awalil menilai bahwa prinsip resiprokal ini belum tampak nyata dalam struktur perdagangan yang ada.
“Jika kita bicara tentang resiprokal, maka seharusnya juga jelas produk-produk kita bisa masuk dengan mudah ke pasar China. Tapi sekarang, yang terlihat justru kita menagih investasi mereka, bukan sebaliknya,” jelasnya.
Terkait dengan rencana swasembada susu, Awalil mempertanyakan definisi swasembada yang digunakan pemerintah.
“Apakah kita bisa disebut swasembada jika sapinya milik asing, peternakannya milik asing, dan pabriknya juga dimiliki asing meski berada di wilayah Indonesia? Ini pertanyaan yang perlu dijelaskan oleh pemerintah kepada publik,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa saat ini Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 20–25 persen kebutuhan susu nasional dari produksi dalam negeri. Sisanya, sekitar 75 persen, masih bergantung pada impor.
Dengan begitu, langkah membangun industri susu menjadi strategis, namun harus dengan prinsip kehati-hatian agar tidak meminggirkan peternak lokal.
Sudaryono sendiri menyatakan bahwa pemerintah menargetkan mendatangkan dua juta ekor sapi hidup dalam lima tahun ke depan, termasuk mengimpor indukan betina dari China.
Ia juga menyebutkan bahwa nilai investasi akan meningkat signifikan jika China tidak hanya membangun pabrik, tetapi juga peternakan sapi perah secara langsung.
Menanggapi hal ini, Awalil menilai pendekatan yang diambil masih berpola pada strategi China selama ini, yakni investasi dalam pengolahan produk sekaligus mengendalikan pasokan bahan bakunya.
“Ini pola klasik. Mereka tidak hanya bangun pabrik, tapi juga pastikan sumber bahan bakunya dalam kendali mereka,” katanya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan mengapa Indonesia tidak melirik kerja sama serupa dengan negara lain yang lebih dikenal dalam industri sapi dan susu, seperti Selandia Baru atau Australia.
“Kita seolah hanya menunggu siapa yang datang menawarkan lebih dulu, bukan aktif memilih mitra strategis yang memberi manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Awalil juga menyinggung potensi dampak terhadap peternak lokal. Ia mengingatkan bahwa jika peternakan dan pabrik baru justru dibangun di kawasan sentra sapi perah yang telah ada, hal ini bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
“Alih-alih memperkuat peternak lokal, bisa-bisa mereka justru tersingkir jika tidak didukung secara sistematis,” paparnya.
Ia menyarankan agar pemerintah memberi penjelasan lebih transparan mengenai rencana ini, agar pelaku usaha, legislatif, hingga analis ekonomi bisa melakukan kajian dan persiapan lebih matang.
“Kalau semua pihak paham rencana dan arah kebijakan, maka bisa dikawal dan disempurnakan bersama,” pungkas Awalil.
Terakhir, ia berharap bahwa rencana kerja sama ini tidak semata dilihat dari sisi investasi masuk, tetapi juga dari sisi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal, termasuk peningkatan nilai tambah dan pengembangan peternak susu rakyat.
Rencana China membangun pabrik susu dan peternakan sapi di Indonesia memang terdengar menjanjikan, namun sejumlah pertanyaan besar masih menggantung.
Akankah investasi ini benar-benar membawa kemandirian pangan atau justru memperdalam ketergantungan? Masyarakat patut menanti kejelasan lebih lanjut dari pemerintah. []
