Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa efektivitas APBN tidak hanya diukur dari besarnya belanja negara, tetapi juga dari seberapa tepat arah distribusi dan manfaatnya bagi masyarakat bawah.
“APBN seharusnya tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga mempersempit ketimpangan. Fungsi distribusi dan alokasi harus benar-benar dijalankan agar pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir pihak,” ujar Awalil dalam salah satu pembahasan di channel YouTubenya.
Diskusi publik yang digelar KAHMI Jateng ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa disampaikan kepada pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Selain membahas struktur dan arah kebijakan fiskal, peserta juga akan diajak menelaah peran DPR dan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan nasional.
Tahun 2026 menjadi penting karena menjadi tahun pertama bagi pemerintahan baru dalam membuktikan visi dan janji politiknya melalui arah anggaran.
Diskusi ini bisa menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif bahwa APBN bukan hanya urusan pemerintah dan DPR, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. []
