Banyak filantropis, organisasi keagamaan, universitas, serta LSM yang memiliki sumber daya dan potensi besar dalam membantu upaya pengentasan kemiskinan. Mobilisasi sumber daya dari sektor swasta dan filantropi menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang lebih efektif.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memperbaiki sistem fiskalnya. Saat ini, alokasi anggaran untuk transfer ke daerah justru mengalami pemotongan, padahal pendekatan berbasis daerah sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih spesifik dan efektif.
Pemerintah daerah lebih memahami kondisi kemiskinan di wilayahnya dan seharusnya memiliki wewenang lebih besar dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Kebijakan Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran
Salah satu contoh kebijakan yang masih menjadi perdebatan adalah subsidi energi, khususnya subsidi LPG dan listrik. Data menunjukkan bahwa mayoritas subsidi tersebut justru dinikmati oleh kelompok non-miskin, sehingga efektivitasnya dalam membantu masyarakat miskin masih perlu dipertanyakan.
Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anggaran perlindungan sosial tidak sepenuhnya tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai solusi, subsidi energi seharusnya didesain ulang agar lebih tepat sasaran. Salah satu caranya adalah dengan memastikan mekanisme distribusi yang lebih baik, misalnya dengan memperbanyak pangkalan atau membuat sistem distribusi yang memungkinkan masyarakat miskin mendapatkan harga subsidi tanpa harus melalui rantai distribusi yang panjang.
Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan solusi holistik dan berbasis data.
Kelas menengah yang kuat merupakan fondasi utama dalam membangun ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang efektif tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, filantropi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Reformasi kebijakan fiskal, terutama dalam hal alokasi anggaran daerah dan subsidi energi, menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Dengan pendekatan yang lebih terarah dan kolaboratif, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. []
Video Selengkapnya:
