Scroll untuk baca artikel
Video

Ekonom: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk, Ini 9 Bukti Kegagalan Jokowi

×

Ekonom: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk, Ini 9 Bukti Kegagalan Jokowi

Sebarkan artikel ini

Setelah satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, sejumlah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia semakin memperlihatkan kegagalan dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan

BARISAN.CO – Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, menyampaikan sebuah paparan evaluasi ekonomi yang menyoroti kinerja 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Melalui sebuah diskusi daring yang ditayangkan di channel YouTube Awalil Rizky dan melalui siaran Zoom, Awalil mengangkat tema, “Jokowi Gagal di Bidang Ekonomi.” Selasa, (15/10/2024)

Dalam presentasinya, ia menguraikan sembilan kegagalan utama pemerintahan Jokowi yang menurutnya menjadi bukti bahwa kondisi ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir jauh dari target yang diharapkan.

Paparan Awalil Rizky tidak hanya merangkum angka dan data, tetapi juga menawarkan analisis kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang berhasil.

9 Kegagalan Jokowi di Bidang Ekonomi

Berikut ini adalah sembilan kegagalan utama Jokowi dalam bidang ekonomi, berdasarkan data yang diungkap Awalil Rizky dalam acara tersebut:

1. Gagal Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Jokowi pada awal kepemimpinannya tidak tercapai. Meski pada RPJMN 2015–2019, target pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5% hingga 7%, realisasi di lapangan lebih rendah dari target.

Pada tahun 2019, laju pertumbuhan hanya mencapai 3,8%, jauh dari proyeksi ambisius 6,5%. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang diharapkan meningkat signifikan, juga gagal mencerminkan peningkatan yang signifikan.

Menurut Awalil, hal ini menunjukkan kegagalan fundamental dalam menciptakan ekonomi yang dinamis dan berdaya saing.

2. Gagal Membangun Struktur Ekonomi yang Kuat

Dalam paparan tersebut, Awalil Rizky juga mengungkap bahwa pemerintahan Jokowi gagal dalam membangun struktur ekonomi yang solid.

Fenomena deindustrialisasi dini atau premature deindustrialization semakin nyata, di mana kontribusi sektor industri terhadap PDB terus menurun.

Pada 2019, porsi sektor industri pengolahan hanya mencapai 19,7%, jauh di bawah target 21,60% yang diproyeksikan pada RPJMN 2015-2019.

Sementara pada periode 2020-2024, penurunan ini semakin diperparah dengan pandemi, dan kontribusi sektor industri stagnan pada angka sekitar 18,80% pada 2024.

3. Gagal Membangun Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sektor pertanian, yang seharusnya menjadi tumpuan untuk ketahanan pangan, juga mengalami masalah serius.

Produksi pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN.

Sebagai contoh, produksi padi cenderung menurun, dan ketergantungan pada impor pangan meningkat.

Awalil mengingatkan bahwa ketahanan pangan nasional dalam dekade ini tidak menunjukkan perbaikan signifikan, bahkan justru menghadapi ancaman kerawanan pangan.

Kegagalan dalam membangun sektor pertanian ini menurutnya memperlemah posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan krisis pangan global.

4. Gagal Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan

Pada aspek ketenagakerjaan, Awalil Rizky mencatat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia hanya sedikit mengalami penurunan selama era Jokowi, dan bahkan jumlah penganggur secara absolut mengalami kenaikan.

Sementara itu, tingkat kerentanan pekerja justru meningkat, terutama dengan banyaknya pekerja di sektor informal yang tidak mendapatkan jaminan sosial memadai.

Target penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang diharapkan turun ke angka di bawah 5% juga tidak tercapai, bahkan pada 2024, angka tersebut masih berkisar di atas 6%.

5. Gagal Mengurangi Kemiskinan dan Kesejahteraan Umum

Awalil juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Memang benar bahwa tingkat kemiskinan telah sedikit berkurang, tetapi penurunan tersebut jauh dari target yang ditetapkan.

Jumlah penduduk miskin tidak menurun signifikan, dan yang lebih mengkhawatirkan, kelas menengah yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru menurun.

“Banyak masyarakat kelas menengah jatuh ke dalam kategori rentan miskin, atau bahkan miskin,” ujar Awalil.

6. Gagal Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi menjadi masalah yang semakin mencolok di bawah pemerintahan Jokowi. Indeks gini, yang mengukur kesenjangan pendapatan, memang menunjukkan sedikit perbaikan.

Namun, berbagai indikator ketimpangan lainnya, seperti distribusi simpanan di perbankan, justru memburuk.

Awalil menyebutkan bahwa ketimpangan simpanan di bank umum menunjukkan jurang yang semakin lebar antara pemegang rekening besar dan kecil, mencerminkan ketimpangan kekayaan yang makin akut.

7. Gagal Memperkuat Ketahanan Eksternal

Dalam hal ketahanan ekonomi eksternal, Awalil menilai bahwa kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas transaksi internasional tidak memadai.

Cadangan devisa Indonesia meningkat secara lambat, sementara nilai tukar rupiah melemah, menambah kerentanan ekonomi terhadap pengaruh luar.

Ia juga menyebutkan bahwa ada ancaman pelarian modal dari Indonesia, yang mengindikasikan kelemahan struktural dalam menarik investasi jangka panjang.

8. Gagal Menciptakan Iklim Industri Keuangan yang Sehat

Salah satu kritik terbesar Awalil Rizky adalah kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menciptakan iklim industri keuangan yang sehat dan produktif. Ia menilai bahwa sektor keuangan di Indonesia lebih menguntungkan bagi pencari rente daripada mendukung sektor riil.

Banyak dana yang disalurkan ke sektor non-produktif, sementara sektor riil yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terhambat oleh regulasi dan kebijakan fiskal yang tidak sinkron.

9. Gagal Mengelola Fiskal Secara Efisien

Kritik terakhir yang disampaikan Awalil adalah kegagalan dalam pengelolaan fiskal.

Menurutnya, pengeluaran negara selama dekade terakhir tidak efektif dan efisien, sementara beban utang terus bertambah.

Pemerintah sering kali mengklaim kesuksesan dalam pembangunan infrastruktur, namun Awalil menilai narasi tersebut tidak didukung oleh data yang transparan dan hasil nyata.

“Dampak pembangunan infrastruktur tidak signifikan, sementara beban fiskal semakin berat dengan utang yang semakin menumpuk,” tutup Awalil.

Tantangan Besar Era Prabowo Subianto di Bidang Ekonomi

Evaluasi yang disampaikan oleh Awalil Rizky ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, tanpa reformasi ekonomi yang menyeluruh dan kebijakan yang lebih fokus pada penguatan sektor riil dan pengentasan ketimpangan, Indonesia akan terus berada di bawah bayang-bayang masalah ekonomi yang kronis.

Kegagalan-kegagalan yang telah disebutkan ini, menurut Awalil, harus menjadi perhatian utama bagi siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan di masa depan.

Dengan kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu, Awalil mengingatkan bahwa Indonesia harus segera melakukan reindustrialisasi, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk dapat bertahan dalam persaingan ekonomi global. []