Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan pemerintah untuk mengamankan pembiayaan fiskal di tengah ketidakpastian pasar.
Kompas dalam laporannya pada 7 Maret 2025 juga menyoroti keterlambatan rilis APBN sebagai hal yang tidak biasa, terutama karena sejak Desember 2017, laporan ini telah dipublikasikan secara rutin setiap bulan.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di bawah pemerintahan Prabowo kini menjadi sorotan, dengan para investor dan pelaku pasar menunggu kejelasan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan.
Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, turut memberikan pandangannya terkait keterlambatan rilis APBN.
Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan masalah dalam penerimaan negara atau pengelolaan fiskal yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
“Keterlambatan ini cukup mengkhawatirkan karena bisa mencerminkan adanya tekanan fiskal yang belum terselesaikan. Selain itu, ketidaktepatan waktu dalam transparansi laporan keuangan negara dapat mengurangi kepercayaan investor,” ujarnya, Sabtu (08/03/2025).
Ketidakpastian ini dinilai dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan laporan APBN edisi Februari dan Januari akan dirilis, sementara pasar terus memantau perkembangan kebijakan fiskal Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. []
