Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memberikan klarifikasi atas pernyataan Presiden Prabowo.
Menurutnya, perintah membuka impor bukan berarti membiarkan produk luar negeri membanjiri pasar Indonesia.
“Intinya adalah mempermudah proses, bukan menghapus seluruh kontrol. Mekanisme impor tetap harus berpijak pada prinsip utama, yakni mengutamakan produksi dalam negeri,” ujar Arief kepada media pada 10 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap akan menggunakan neraca komoditas untuk menghitung kebutuhan impor secara presisi. Impor hanya menjadi opsi terakhir ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi.
“Nomor satu adalah ketersediaan dari produksi dalam negeri,” tegasnya.
Arief juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan perdagangan atau trade balance dalam hubungan dagang antarnegara.
Ia mencontohkan hubungan dagang Indonesia dan India, di mana Indonesia mengekspor CPO ke India namun belum menyeimbangkannya dengan impor dari negara tersebut.
Menanggapi kekhawatiran bahwa kebijakan ini bertentangan dengan semangat swasembada, Arief menepisnya. Ia menyatakan bahwa impor tetap akan dikendalikan, dan petani serta peternak tetap akan dilindungi.
Ia juga menegaskan bahwa Undang-Undang Pangan mengatur mekanisme kuota secara jelas, dan angka kebutuhan impor tetap berdasarkan data yang akurat.
Arief juga menjelaskan bahwa pembukaan keran impor yang dimaksud Presiden Prabowo adalah membuka peluang bagi lebih banyak pelaku usaha untuk melakukan impor, bukan membebaskan kuota tanpa batas.
“Jangan hanya satu dua perusahaan saja yang dapat izin impor. Harus adil dan terbuka,” tambahnya.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai bahwa komunikasi pemerintah mengenai kebijakan ini harus lebih hati-hati.
Kurangnya penjelasan detail dari Presiden Prabowo memunculkan banyak spekulasi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat serta pelaku industri.
Kebijakan impor memang selalu menjadi isu sensitif, terutama ketika menyangkut komoditas pangan dan keberlangsungan sektor produksi nasional.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menjelaskan secara rinci dan transparan mengenai implementasi kebijakan ini, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. []
Video selengkapnya:
