Menurut Piter, masih banyaknya pengusaha yang belum patuh DMO perlu mendapat perhatian. Pangkal masalah dari sengkarut larangan ekspor berasal dari sana. Dan akan lebih baik jika pemerintah dapat merumuskan aturan punishment bagi yang melanggar atau reward bagi pengusaha batu bara yang memenuhi ketentuan DMO.
“Sekali lagi, pengusaha tambang harus tahu terima kasih, tidak greedy, ada kepentingan nasional yang juga harus mereka jaga.”
Di sisi lain, menurut Piter, masalah menipisnya pasokan batu bara juga bisa dijadikan alasan perlunya pemerintah mempercepat diversifikasi energi.
Dengan adanya alternatif energi, pemerintah lewat PLN punya kesempatan lebih besar untuk menjadikan bisnisnya berkelanjutan. Dalam kata lain, PLN ke depan mestinya tidak lagi hanya bergantung sumber energi kotor seperti batu bara yang terbukti bisa habis.
“Indonesia kayak akan sumber energi terbarukan. Meski sangat mahal, mestinya itu bukan alasan untuk tidak segera memanfaatkan energi terbarukan. Terobosan untuk menciptakan sumber pembiayaan harus dilakukan,” tutup Piter Abdullah. [dmr]
