Tom Lembong menilai kondisi ekonomi Indonesia memprihatinkan dengan daya beli melemah dan ketimpangan semakin lebar.
BARISAN.CO – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak sebaik yang kerap digambarkan pemerintah. Hal itu ia sampaikan dalam perbincangan bersama ekonom Awalil Rizky di kanal YouTubenya bertajuk Ngobrol Ekonomi, Selasa (30/09/2025).
Menurut Tom, pemerintah dan otoritas ekonomi sering mengklaim pertumbuhan ekonomi masih stabil di kisaran 5 persen, inflasi terkendali, serta tingkat pengangguran menurun. Namun, ia menilai indikator-indikator lain justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.
“Kalau melihat data penjualan sepeda motor dan mobil, tren sepuluh tahun terakhir menunjukkan penurunan. Konsumsi listrik nasional juga hanya tumbuh sekitar 3–4 persen per tahun. Itu tidak konsisten dengan klaim pertumbuhan ekonomi 5 persen,” kata Tom.
Tom juga menyoroti cara pengukuran pengangguran di Indonesia yang terlalu longgar. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan seseorang dianggap bekerja jika memiliki aktivitas berbayar minimal satu jam dalam seminggu. Padahal, standar International Labor Organization (ILO) adalah empat jam.
“Kalau standar yang dipakai sangat rendah, seolah-olah angka pengangguran menurun. Padahal yang terjadi lebih banyak adalah underemployment atau setengah menganggur. Orang bekerja, tapi jamnya minim, upahnya kecil, dan tidak layak,” tegasnya.
Kondisi itu, lanjut Tom, berdampak langsung pada merosotnya daya beli masyarakat.
“Daya beli masyarakat menurun bukan hanya setahun terakhir, tapi sudah 2–3 tahun. Lemahnya lapangan kerja membuat daya tawar pekerja rendah. Akhirnya banyak orang bekerja dengan gaji kecil dan tidak punya pilihan lain,” jelasnya.
Selain daya beli yang menurun, Tom menekankan soal ketimpangan ekonomi. Strategi pembangunan yang berorientasi pada proyek padat modal, seperti smelter dan petrokimia, menurutnya hanya memberi keuntungan besar pada pemodal, tetapi menyerap tenaga kerja sangat sedikit.
“Proyek besar bernilai puluhan triliun rupiah bisa saja menambah PDB, tapi jumlah pekerjanya ratusan saja. Akibatnya yang menikmati hasil hanya segelintir pemodal. Dampaknya, ketimpangan makin lebar,” ujarnya.
Ia menambahkan, data rekening bank juga menunjukkan gejala serupa. Saldo rekening masyarakat kecil terus menurun, sementara kelompok ultra kaya, terutama 1 persen teratas, justru semakin menumpuk kekayaan.
“Konsumsi nasional kita banyak ditopang oleh 1 persen orang kaya. Tapi efek penggandanya kecil, berbeda dengan konsumsi kelas menengah yang justru membuat uang lebih berputar,” kata Tom.
Tom menilai salah satu penyebab lemahnya ekonomi Indonesia adalah kurangnya inovasi, baik di dunia usaha maupun birokrasi.
Ia mencontohkan Malaysia dan Singapura yang berkolaborasi membangun pusat data raksasa di Johor Bahru untuk melayani kebutuhan cloud computing dan kecerdasan buatan (AI).
“Di Indonesia belum terlihat langkah serupa. Negara tetangga cepat menangkap tren baru, sementara kita masih tertinggal,” ungkapnya.
Menurutnya, birokrasi Indonesia cenderung kaku dan lambat merespons perkembangan global. Dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi penghambat.
“Data resmi menunjukkan 52 persen BUMN merugi dengan total sekitar Rp50 triliun per tahun. Itu menekan ruang gerak swasta non-BUMN yang sebenarnya lebih inovatif,” jelasnya.
Faktor lain yang dianggap memperburuk situasi adalah ketidakpastian hukum dan intervensi aparat. Tom menyebut banyak pengusaha merasa cemas dan enggan berinovasi karena khawatir berhadapan dengan kriminalisasi.
“Psikologi dunia usaha sekarang berbeda dengan 6–7 tahun lalu. Banyak pelaku usaha, bahkan di daerah, ragu untuk menjalankan ide baru karena takut tersandung masalah hukum,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan utama dunia usaha adalah kepastian hukum, bukan justru intervensi berlebihan.
“Kalau suasana kondusif, dunia usaha akan bergerak sendiri dengan inovasi. Pemerintah mestinya mendukung, bukan mengatur terlalu kaku,” ucap Tom.
Politik Lebih Dominan daripada Teknokrasi
Tom juga menyoroti bahwa pengambilan keputusan ekonomi belakangan ini lebih dipengaruhi pertimbangan politik ketimbang teknokratis.
Padahal, menurutnya, kebijakan ekonomi seharusnya berbasis pada data dan kajian, bukan kepentingan politik sesaat.
“Negara lain menghadapi tantangan global yang sama, tapi mereka bisa keluar dengan inovasi. Di Indonesia, terlalu banyak energi terkuras untuk urusan politik, sehingga ekonomi kurang mendapat perhatian serius,” kata Tom.
Sebagai penutup, Tom mengingatkan pentingnya memperkuat sektor jasa yang memberi nilai tambah besar, seperti pemeliharaan, teknologi digital, hingga layanan pendukung industri.
Ia juga menekankan prinsip resiprokal dalam perdagangan internasional.
“Kalau kita tidak mau membeli barang dari negara lain, jangan harap mereka mau membeli barang kita. Prinsip itu berlaku dalam pasar global,” tandasnya.
Tom Lembong menyimpulkan bahwa persoalan ekonomi Indonesia saat ini terletak pada lemahnya daya beli masyarakat, ketimpangan yang semakin lebar, dominasi BUMN yang merugi, birokrasi yang kaku, serta kurangnya inovasi dibanding negara tetangga.
Meski demikian, ia meyakini masih ada peluang perbaikan jika pemerintah dan dunia usaha berani melakukan terobosan yang tepat. []
