Nur Hidayat Sardini menilai Semarang masih membutuhkan lebih banyak forum diskusi kritis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
BARISAN.CO – Akademisi dan Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, menyoroti masih minimnya forum diskusi kritis di Kota Semarang yang secara serius membahas komitmen kebangsaan dan arah perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, ruang dialog publik semacam itu perlu diperbanyak agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengawal pembangunan nasional.
“Di Semarang masih sangat sedikit forum yang secara serius membedah komitmen kita terhadap perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Nur Hidayat Sardini dalam forum diskusi Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II di Hans Kopi Veteran, Semarang, Sabtu (20/6/2026).
Diskusi yang diselenggarakan RMOLJateng tersebut menghadirkan berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga budayawan.
Forum ini menghadirkan akademisi dan Pengamat Politik Undip Nur Hidayat Sardini, Waketum Luar Negeri EN Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Evantio Yudhistira, Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines) Kevin Kurnia Priambodo, serta budayawan Beno Siang Pamungkas. Acara dipandu oleh moderator Edhi Prayitno Ige.
Dalam kesempatan tersebut, Nur Hidayat juga memberikan sejumlah catatan terhadap berbagai program pemerintah, termasuk Koperasi Merah Putih. Ia menilai program tersebut tidak perlu ditolak, tetapi membutuhkan perbaikan tata kelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu diperbaiki. Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana distribusinya agar tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Nur Hidayat, pemerintah perlu memastikan kejelasan sasaran penerima manfaat, mekanisme rekrutmen pengelola, hingga sistem distribusi program.
Ia juga mendorong pelibatan institusi sosial seperti sekolah dan komunitas lokal agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran negara. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program penanganan stunting yang dinilai perlu difokuskan pada kebutuhan utama, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan anak.
Sementara itu, Waketum Luar Negeri EN LMND, Evantio Yudhistira, menegaskan pentingnya ruang diskusi ilmiah sebagai sarana membangun kesadaran kolektif dan memperkuat persatuan nasional di tengah berbagai tantangan kebangsaan.
“Diskusi seperti ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Diskusi yang ilmiah, penuh dialektika, menjadi kebutuhan bersama. Apa yang kita lakukan untuk bangsa saat ini membutuhkan persatuan nasional, dan salah satu bentuknya adalah ruang diskusi seperti ini,” ujar Evantio.
Evantio juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi yang bias, termasuk algoritma media sosial yang menurutnya sering memunculkan konten bernuansa negatif dan emosional.
“Kita harus melihat situasi secara objektif, jangan sampai termakan algoritma atau emosi yang terus menampilkan keburukan. Kita harus melihat secara menyeluruh apa yang dilakukan negara saat ini,” tambahnya.
Menurut Evantio, seluruh elemen bangsa, mulai dari mahasiswa, petani, hingga nelayan, perlu bersatu dalam mengawal program-program pemerintah agar benar-benar berpihak kepada rakyat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
“Selama ini kekayaan alam kita terlalu lama dieksploitasi oleh kepentingan imperialis dan oligarki. Momentum ini harus menjadi titik balik agar sumber daya bangsa bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Evantio menilai gerakan yang berjalan secara terpisah tidak akan efektif dalam mendorong perubahan. Karena itu, ia mendorong terciptanya ruang dialog yang terbuka, sehat, dan objektif untuk menyatukan gagasan dari berbagai kelompok masyarakat.
Presiden BEM Polines, Kevin Kurnia Priambodo, dalam forum tersebut turut menyampaikan pandangan mahasiswa terkait pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik dan menjaga semangat reformasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Sementara itu, budayawan Beno Siang Pamungkas menyoroti pentingnya perspektif kebudayaan dalam membaca dinamika sosial dan politik.
Menurutnya, pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga kesadaran budaya yang mampu memperkuat karakter dan identitas masyarakat.
Forum Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II diharapkan menjadi wadah konsolidasi gagasan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal arah pembangunan nasional. Diskusi tersebut juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan berdaya saing. []
