Scroll untuk baca artikel
Terkini

Fraksi PKB Semarang Meminta SK Penetapan Pembelajaran Lima Hari Dicabut

Redaksi
×

Fraksi PKB Semarang Meminta SK Penetapan Pembelajaran Lima Hari Dicabut

Sebarkan artikel ini

Pernyataan Fawaid didukung Ketua Forum Komunikasi Diniyyah Takmiliyah Kota Semarang M. Arib. Dia sampaikan, Santri LPQ dan Madin berkurang. Ada yang awalnya 200 santri, tinggal 70 santri.

SE Dinas Pendidikan memang mengatur jam belajar siswa, baik yang sekolah lima hari atau enam hari. Namun kenyataan SD dan SMP memilih sistem lima hari. Dan telah ada SK Dinas Pendidikan yang mengatur lima hari sekolah. Inilah yang meresahkan,” tutur Arib didampingi sekretaris Kharis dan Bendahara Achmad Izzuddin.

Kerjasama dan MoU

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Dr Muhammad Ahsan SAg MKom didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Drs Kartika Hedi Aji, Msi menyatakan berterima kasih atas perhatian dan masukan serta koreksi dari para peserta RDP.

Pihaknya meminta maaf atas kekurangannya, sehingga menimbulkan reaksi di masyarakat.

Dia berjanji akan membuat surat baru yang sesuai aturan dan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Serta siap mengadakan kerjasama dengan para pihak terkait.

“Kami berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua di sini. Terima kasih atas semua masukan dan koreksinya. Kami meminta maaf atas kekurangan kami dalam berkomunikasi dan berkoordinasi. Barangkali kurang teliti, juga mohon maaf. Akan kami revisi surat kami,” tutur Ahsan yang berprofesi guru agama dan mengenyam pendidikan keagamaan yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di level pendidikan dasarnya.

Ahsan menyatakan, pihaknya akan segera tindak lanjuti RDP tesebut dengan rapat bersama seluruh unsur terkait, dan akan membuat kerjasama resmi dengan lembaga pendidikan keagamaan dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU).