Disebutkan Rohaini, empat point syarat boleh memilih sistem sekolah lima hari seminggu adalah; a) kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, b) ketersediaan sarana dan prasarana, c) kearifan lokal, d) pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.
“Fakta di Kota Semarang, sekolah menyelenggarakan sistem lima hari seminggu, itu tidak memenuhi point c dan d. Melainkan hanya meminta pendapat para wali murid atau komite sekolah. Itu tentu tidak sesuai Peraturan Presiden nomor 87/2017,” terang Rohaini.
Ketua Badko LPQ Bahrul Fawaid dalam rapat tersebut menyampaikan, SE dan SK Dinas Pendidikan Kota Semarang telah membuat resah banyak siswa dan wali murid. Karena mayoritas SD di Kota Semarang telah dan hendak menerapkan sistem lima hari sekolah.
Bahkan menurutnya, surat tersebut dalam telah mengorbankan para santri LPQ dan Madin kehilangan kesempatan mengaji.
“Surat Dinas Pendidikan itu mengatur jam kerja pegawai. Namun membawa dampak para siswa tidak bisa mengaji. Itu artinya, surat dari Dinas Pendidikan telah menghalangi atau mencabut hak anak belajar agama,” tutur Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang ini.
Pernyataan Fawaid didukung Ketua Forum Komunikasi Diniyyah Takmiliyah Kota Semarang M. Arib. Dia sampaikan, Santri LPQ dan Madin berkurang. Ada yang awalnya 200 santri, tinggal 70 santri.
“SE Dinas Pendidikan memang mengatur jam belajar siswa, baik yang sekolah lima hari atau enam hari. Namun kenyataan SD dan SMP memilih sistem lima hari. Dan telah ada SK Dinas Pendidikan yang mengatur lima hari sekolah. Inilah yang meresahkan,” tutur Arib didampingi sekretaris Kharis dan Bendahara Achmad Izzuddin.
Kerjasama dan MoU
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Dr Muhammad Ahsan SAg MKom didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Drs Kartika Hedi Aji, Msi menyatakan berterima kasih atas perhatian dan masukan serta koreksi dari para peserta RDP.
Pihaknya meminta maaf atas kekurangannya, sehingga menimbulkan reaksi di masyarakat.
Dia berjanji akan membuat surat baru yang sesuai aturan dan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Serta siap mengadakan kerjasama dengan para pihak terkait.
“Kami berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua di sini. Terima kasih atas semua masukan dan koreksinya. Kami meminta maaf atas kekurangan kami dalam berkomunikasi dan berkoordinasi. Barangkali kurang teliti, juga mohon maaf. Akan kami revisi surat kami,” tutur Ahsan yang berprofesi guru agama dan mengenyam pendidikan keagamaan yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di level pendidikan dasarnya.