BARISAN.CO – Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijyanto mengatakan hari ini Indonesia tengah mengalami tren kemunduran demokrasi yang paling serius sejak era reformasi. Dengan melihat sejarah pasang surut demokrasi sejak republik berdiri, maka pasang surut demokrasi merupakan bagian yang mewarnai dinamika sejarah politik Indonesia.
“Jika kita menelaah literatur ilmu politik selama lima tahun terakhir, kajian tentang kemunduran demokrasi telah banyak dilakukan namun sebagian besar masih berfokus pada perkembangan terbaru atau situasi kontemporer,” terang Wijayanto dalam seminar penutupan sekolah demokrasi dengan tema Peta Jalan Konsolidasi Demokrasi 2045, Minggu (4/9/2022).
Menurut Wijyanto dalam studinya ada faktor yang menjadi akar masalah yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia: struktural, kultural, institusional dan agensi. Demi mendorong konsolidasi demokrasi Indonesia, studi ini mengindentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengtasi permasalahan yang ada.
“Namun, mengingat demikian banyaknya faktor yang menyebabkan kemunduran demokrasi studi ini juga mengajukan skala prioritas peta jalan konsolidasi,” imbuhnya.
Menjaga Demokrasi
Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono menyampaikan Kita perlu menjaga demokrasi. Jangan mengobrak-abrik kebebasan sipil. Demokrasi atau kebebasan seperti oksigen. Sehingga kita sering “take it for granted”. Ketika demokrasi dan kebebasan hilang, baru kita meronta-ronta. Kita perlu menjaga demokrasi kita.
Menurut Agus, demokrasi kita memiliki 3 tantangan utama: politik uang, politik identitas dan post truth.
“Untuk meminimalisir politik uang, kita perlu mengkaji ulang sistem pemilu kita. Politisi dan pemilih juga perlu ditingkatkan kesadarannya akan bahaya politik uang. Politik identitas haru dihentikan penggunaannya dalam pemilu demi menjaga keutuhan bangsa,” ujar putra Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Lain lagi dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan Kita perlu kembali kepada konstitusi bahwa demokrasi bukanlah tujuan namun dia adalah medium untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan.
“Republik ini tidak bisa kita sikapi dengan take it for granted bahwa pasti akan sampai pada Indonesia emas hingga 2045. Kita perlu berupaya bersama-sama untuk memperjuangkannya,” jelasnya.
Menurut Fadli Zon Netralitas aparat sangat penting untuk menjaga demokrasi.
“Kita perlu merujuk pada Hatta tetang peran negara sebagai pewujud kebahagiaan rakyat: cukup makan, hunian, dan jaminan kesehatan dan hari tua,” ujar Anggota DPR RI ini.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Budi Setiyono
memberikan paparan tentang pentingnya mewujudkan welfare state di Indonesia untuk memastikan bahwa segenap anak bangsa bisa hidup dengan layak.
Wasekjend Partai Golkar, Sekarwati menyampaikan selaku politisi perempuan mengajukan pentingnya reformasi sistem pemilu.
“Selain menekankan perlu reformasi sistem pemilu, juga menghimbau politisi dan masyarakat untuk menghindari politik uang. Pemilu dan demokrasi bukan hanya soal datang ke TPS namun juga lebih dari itu,” jelasnya.
