“Selain tentang pengelolaan kepegawaian, dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN juga mengamanatkan ASN untuk netral dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena karena ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan,” ungkapnya.
Bahkan menurut Anies netralitas ASN akan menjaga pelayanan publik tetap profesional dalam bekerja dan menjalankan program pemerintah untuk masyarakat agar terselenggara dengan sebaik-baiknya.
“Akhir kata, kami pun mengajak kepada semua Pemerintah Daerah dan BKN untuk terus berkolaborasi dan melakukan transfer knowlegde untuk menjadikan ASN kita semakin baik,” pungkasnya. [Luk]
