Risiko Pinjaman SAL
Meskipun kebijakan ini diharapkan memenuhi prinsip kehati-hatian, Awalil mengingatkan adanya risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan negara.
“Pemberian pinjaman dari SAL ini sangat terkait dengan pasar SBN dan kondisi perbankan. Maka, informasi yang lebih transparan kepada publik diperlukan. DPR juga harus meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Muhammad Andri Perdana, Direktur Riset Bright Institute, turut menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan SAL.
Menurutnya, diskusi mengenai SAL selama ini sangat minim, padahal nilai yang dipertaruhkan sangat besar.
“Penempatan dan bentuk SAL ini harus diinformasikan secara terbuka. Misalnya, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), terdapat koreksi besar pada SAL, seperti di tahun 2022 yang kelebihan Rp11,6 triliun, namun pada 2023 berubah menjadi minus Rp3,5 triliun. DPR perlu lebih aktif mempertanyakan detail ini,” kata Andri.
Langkah pemerintah ini dianggap sebagai salah satu upaya mengantisipasi kondisi keuangan BUMN yang mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan berat.
Awalil menggarisbawahi bahwa kebijakan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah menyadari adanya tantangan likuiditas yang serius di beberapa BUMN besar.
“BUMN yang bleeding (bermasalah secara finansial) diprediksi akan memanfaatkan fasilitas ini. Namun, langkah ini hanya bersifat sementara, sehingga solusi jangka panjang tetap diperlukan,” tambahnya.
Para ekonom sepakat bahwa DPR harus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan SAL. Menurut mereka, kebijakan baru yang diatur dalam PMK 88/2024 ini berisiko tinggi jika tidak diawasi dengan ketat.
“Keterbukaan informasi kepada publik adalah kunci untuk memastikan pengelolaan SAL berjalan baik dan meminimalkan risiko yang berpotensi membahayakan keuangan negara,” pungkas Awalil. []
