Ketahanan ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi kemampuan daerah untuk melindungi warganya dari guncangan.
KONDISI ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 menghadirkan tantangan yang unik dan mendesak. Di tengah berbagai krisis global, tekanan fiskal domestik, dan perubahan iklim ekonomi digital yang begitu cepat, muncul sebuah diskursus yang menggugah: “Ketahanan Ekonomi Jateng di Masa Sableng.”
Diskusi publik dengan tema tersebut digelar oleh Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT), bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Jawa Tengah dan Bank Jateng, di Gedung Merah Putih, Lantai 10 Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (16/07/2025)
Di tengah derasnya perubahan ekonomi global dan disrupsi sosial, juga tantangan multidimensi yang datang bertubi-tubi mulai dari fluktuasi ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, inflasi domestik, sampai tekanan perubahan iklim telah memaksa setiap daerah untuk menguji daya tahannya.
Di sinilah pentingnya membicarakan ketahanan ekonomi, bukan sekadar sebagai konsep makroekonomi, tetapi sebagai ikhtiar kolektif untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Ketahanan ekonomi Jawa Tengah bukan hanya soal angka pertumbuhan, melainkan tentang bagaimana daerah ini mampu melindungi warga dari guncangan, menata ulang fondasi struktural, dan tetap memberi ruang bagi harapan.
Konsep “ketahanan ekonomi” mencakup kemampuan suatu wilayah untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari tekanan baik eksternal maupun internal, tanpa kehilangan kapasitas dasarnya dalam memproduksi barang, menciptakan nilai tambah, dan menjaga keseimbangan distribusi serta konsumsi.
Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan potensi sumber daya manusia dan alam yang besar, tentu memiliki keunggulan tersendiri. Namun, keunggulan itu tidak akan memberi makna jika tidak dikelola dalam sistem yang adaptif dan berkeadilan.
Apalagi saat ini banyak kabupaten/kota di provinsi ini masih bergantung pada dana pusat, yang membuat fleksibilitas fiskal menjadi sangat terbatas dalam merespons krisis lokal secara cepat.
Tantangan paling nyata terlihat dalam ketimpangan antarwilayah. Wilayah utara Jawa Tengah masih dominan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan wilayah selatan cenderung tertinggal dari sisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan peluang investasi.
Ketahanan ekonomi tidak akan pernah tercapai jika ketimpangan ini terus dibiarkan. Pemerataan pembangunan harus menjadi prinsip utama, bukan hanya dalam narasi politik, tetapi dalam praktik anggaran, proyek strategis, dan intervensi sosial.
Kegagalan memahami bahwa pemerataan adalah syarat bagi keberlanjutan hanya akan memperbesar potensi guncangan yang tidak bisa ditanggulangi secara lokal.
Di sisi lain, keberhasilan sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan cukup menjadi catatan penting. Namun sektor ini masih dibayangi oleh lemahnya infrastruktur irigasi, alih fungsi lahan yang tak terkendali, dan regenerasi petani yang masih berjalan lambat.
Modernisasi pertanian harus dipahami bukan sekadar penggunaan alat dan mesin, tetapi mencakup pula transformasi cara pandang terhadap nilai strategis pertanian sebagai penopang utama ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Dalam konteks ini, pembangunan sektor pertanian tidak boleh terlepas dari kebijakan investasi dan industri. Konektivitas antara pertanian sebagai penyedia bahan baku dan industri pengolahan sebagai pemberi nilai tambah menjadi simpul penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang kokoh.
Sementara itu, sektor industri di Jawa Tengah memang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun laju pertumbuhannya masih stagnan. Dunia industri menghadapi tantangan berat akibat biaya produksi yang naik, akses pasar yang terbatas, serta tekanan dari industri luar yang lebih efisien.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan hilirisasi industri, mendukung keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri besar, dan mengembangkan kawasan industri yang berbasis klaster lokal.
Di sinilah pentingnya mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil sebuah pendekatan kolaboratif yang menjadi landasan pembangunan masa depan.
UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Di tengah krisis global dan tekanan domestik, UMKM terbukti lebih tahan dan cepat pulih dibanding korporasi besar. Namun, mereka masih menghadapi tantangan dalam akses permodalan, digitalisasi, dan pemasaran.
Era ekonomi digital membuka peluang baru, tapi juga menciptakan jurang digital yang nyata. Tidak semua pelaku UMKM siap bertransformasi.
Diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelatihan, pendampingan teknis, dan kemitraan strategis dengan platform e-commerce maupun perbankan. Pusat pelatihan digital di tiap kabupaten, kerja sama dengan penyedia teknologi finansial, serta insentif bagi UMKM ekspor bisa menjadi tonggak kebijakan konkret.
Ketahanan ekonomi juga erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah masih tertinggal dibanding provinsi lain di Jawa. Ketimpangan dalam pendidikan, rendahnya investasi pada kesehatan dasar, dan sistem pendidikan yang belum membangun kreativitas menjadi batu sandungan.
Jika ingin ekonomi daerah tumbuh berkelanjutan, maka investasi utama harus diarahkan ke pendidikan yang membebaskan, kesehatan yang promotif-preventif, serta ruang publik yang mendukung tumbuhnya manusia produktif. Ketahanan ekonomi tidak bisa dibangun oleh manusia yang lapar, lemah, dan tidak memiliki harapan.
Di sinilah kita perlu mengubah cara pandang terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak berarti apa-apa jika dicapai dengan mengorbankan lingkungan, merusak tatanan sosial, dan memicu krisis ekologis.
Ketahanan ekonomi harus mengandung nilai-nilai keberlanjutan dan etika. Ekonomi yang berfokus pada eksploitasi sumber daya tanpa kontrol hanya akan mempercepat kehancuran daya dukung alam.
Maka pendekatan ekonomi regeneratif, pertanian organik, energi bersih, serta perencanaan kota dan desa yang berbasis keseimbangan ekologis perlu masuk dalam prioritas kebijakan jangka panjang.
Tekanan eksternal seperti proteksionisme negara-negara besar, perubahan rantai pasok global, dan potensi krisis finansial baru harus disikapi dengan memperkuat fondasi internal. Daerah tidak bisa terus-menerus menggantungkan nasib pada arah kebijakan nasional atau pasar global.
Kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan PAD, optimalisasi BUMD, penguatan koperasi desa, dan pengelolaan potensi lokal merupakan benteng pertahanan paling efektif. Digitalisasi desa, infrastruktur konektivitas antarwilayah, dan kebijakan ekonomi kreatif menjadi jalan tengah antara globalisasi dan kedaulatan lokal.
Di tengah krisis yang penuh ketidakpastian ini, masyarakat membutuhkan arah yang jelas. Kebijakan tidak bisa lagi bersifat reaktif dan sektoral. Dibutuhkan integrasi kebijakan yang menyentuh lintas sektor: pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
Jawa Tengah punya kekuatan besar: jumlah penduduk yang besar, potensi pertanian melimpah, semangat wirausaha yang tinggi, serta posisi geografis yang strategis. Jika semua potensi ini dikelola secara partisipatif dan terukur, maka ketahanan ekonomi bukan hanya menjadi jargon, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh masyarakat hingga pelosok desa.
Terakhir, penting bagi para pemangku kebijakan untuk tidak terjebak dalam siklus lima tahunan kekuasaan. Ketahanan ekonomi adalah proyek jangka panjang yang menuntut konsistensi lintas kepemimpinan.
Maka perlu ada platform kolaborasi permanen antara legislatif, eksekutif, akademisi, pelaku usaha, dan media untuk terus memantau, mengawal, dan mengevaluasi setiap langkah pembangunan ekonomi. Kuncinya adalah keberanian politik untuk berpihak pada rakyat, bukan pada oligarki. []
