Di sisi lain, keberhasilan sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan cukup menjadi catatan penting. Namun sektor ini masih dibayangi oleh lemahnya infrastruktur irigasi, alih fungsi lahan yang tak terkendali, dan regenerasi petani yang masih berjalan lambat.
Modernisasi pertanian harus dipahami bukan sekadar penggunaan alat dan mesin, tetapi mencakup pula transformasi cara pandang terhadap nilai strategis pertanian sebagai penopang utama ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Dalam konteks ini, pembangunan sektor pertanian tidak boleh terlepas dari kebijakan investasi dan industri. Konektivitas antara pertanian sebagai penyedia bahan baku dan industri pengolahan sebagai pemberi nilai tambah menjadi simpul penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang kokoh.
Sementara itu, sektor industri di Jawa Tengah memang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun laju pertumbuhannya masih stagnan. Dunia industri menghadapi tantangan berat akibat biaya produksi yang naik, akses pasar yang terbatas, serta tekanan dari industri luar yang lebih efisien.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan hilirisasi industri, mendukung keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri besar, dan mengembangkan kawasan industri yang berbasis klaster lokal.
Di sinilah pentingnya mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil sebuah pendekatan kolaboratif yang menjadi landasan pembangunan masa depan.
UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Di tengah krisis global dan tekanan domestik, UMKM terbukti lebih tahan dan cepat pulih dibanding korporasi besar. Namun, mereka masih menghadapi tantangan dalam akses permodalan, digitalisasi, dan pemasaran.
Era ekonomi digital membuka peluang baru, tapi juga menciptakan jurang digital yang nyata. Tidak semua pelaku UMKM siap bertransformasi.
Diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelatihan, pendampingan teknis, dan kemitraan strategis dengan platform e-commerce maupun perbankan. Pusat pelatihan digital di tiap kabupaten, kerja sama dengan penyedia teknologi finansial, serta insentif bagi UMKM ekspor bisa menjadi tonggak kebijakan konkret.
Ketahanan ekonomi juga erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah masih tertinggal dibanding provinsi lain di Jawa. Ketimpangan dalam pendidikan, rendahnya investasi pada kesehatan dasar, dan sistem pendidikan yang belum membangun kreativitas menjadi batu sandungan.
