Jika ingin ekonomi daerah tumbuh berkelanjutan, maka investasi utama harus diarahkan ke pendidikan yang membebaskan, kesehatan yang promotif-preventif, serta ruang publik yang mendukung tumbuhnya manusia produktif. Ketahanan ekonomi tidak bisa dibangun oleh manusia yang lapar, lemah, dan tidak memiliki harapan.
Di sinilah kita perlu mengubah cara pandang terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak berarti apa-apa jika dicapai dengan mengorbankan lingkungan, merusak tatanan sosial, dan memicu krisis ekologis.
Ketahanan ekonomi harus mengandung nilai-nilai keberlanjutan dan etika. Ekonomi yang berfokus pada eksploitasi sumber daya tanpa kontrol hanya akan mempercepat kehancuran daya dukung alam.
Maka pendekatan ekonomi regeneratif, pertanian organik, energi bersih, serta perencanaan kota dan desa yang berbasis keseimbangan ekologis perlu masuk dalam prioritas kebijakan jangka panjang.
Tekanan eksternal seperti proteksionisme negara-negara besar, perubahan rantai pasok global, dan potensi krisis finansial baru harus disikapi dengan memperkuat fondasi internal. Daerah tidak bisa terus-menerus menggantungkan nasib pada arah kebijakan nasional atau pasar global.
Kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan PAD, optimalisasi BUMD, penguatan koperasi desa, dan pengelolaan potensi lokal merupakan benteng pertahanan paling efektif. Digitalisasi desa, infrastruktur konektivitas antarwilayah, dan kebijakan ekonomi kreatif menjadi jalan tengah antara globalisasi dan kedaulatan lokal.
Di tengah krisis yang penuh ketidakpastian ini, masyarakat membutuhkan arah yang jelas. Kebijakan tidak bisa lagi bersifat reaktif dan sektoral. Dibutuhkan integrasi kebijakan yang menyentuh lintas sektor: pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
Jawa Tengah punya kekuatan besar: jumlah penduduk yang besar, potensi pertanian melimpah, semangat wirausaha yang tinggi, serta posisi geografis yang strategis. Jika semua potensi ini dikelola secara partisipatif dan terukur, maka ketahanan ekonomi bukan hanya menjadi jargon, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh masyarakat hingga pelosok desa.
Terakhir, penting bagi para pemangku kebijakan untuk tidak terjebak dalam siklus lima tahunan kekuasaan. Ketahanan ekonomi adalah proyek jangka panjang yang menuntut konsistensi lintas kepemimpinan.
Maka perlu ada platform kolaborasi permanen antara legislatif, eksekutif, akademisi, pelaku usaha, dan media untuk terus memantau, mengawal, dan mengevaluasi setiap langkah pembangunan ekonomi. Kuncinya adalah keberanian politik untuk berpihak pada rakyat, bukan pada oligarki. []
