Kondisi umum ketimpangan kekayaan juga tergambarkan oleh rata-rata (mean) kekayaan penduduk dewasa Indonesia yang mencapai US$18.534 pada tahun 2021. Padahal titik tengah (median) nilai kekayaan di posisi tengah jika diurutkan dari 183.735 orang penduduk dewasa itu hanya US$5.030. Dengan kata lain, sangat banyak yang kekayaannya di bawah rata-rata.
Secara umum dari data-data Global Wealth Databook dari Credit Suisse berbagai tahun, Indonesia masih merupakan negara dengan rata-rata kekayaan rendah dengan konsentrasi tinggi. Distribusi kekayaan selama 10 tahun terakhir cenderung makin timpang, sekurangnya tidak mengalami perbaikan.
Ketimpangan kekayaan yang meningkat juga diindikasikan oleh data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang simpanan masyarakat di bank umum yang dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Salah satu rincian publikasi LPS berupa pengelompokan DPK menurut tiering nilai nominalnya.
Nilai DPK kelompok teratas (lebih dari Rp5 miliar) mencapai Rp4.239,81 Triliun atau 53,80% dari total. Terdiri dari hanya 127.416 rekening, sehingga rata-ratanya mencapai Rp33,28 Miliar. Nilai DPK melonjak lebih dari dua kali lipat dari posisi Oktober 2014 (pelantikan Presiden Jokowi) yang sebesar Rp1.823,77 triliun. Sedangkan dalam hal rata-rata terjadi kenaikan dari Rp25,10 Miliar.
Sementara itu nilai DPK kelompok terbawah (kurang dari sampai dengan Rp100 juta) hanya sebesar Rp982,24 Trilun atau 12,40% dari total. Jumlah rekeningnya sangat banyak, mencapai 482,67 juta rekening. Rata-rata nilai per rekening hanya sebesar Rp2,04 Juta. Nilai totalnya memang mengalami kenaikan dari Oktober 2014 yang sebesar Rp599,10 Triliun. Namun, rata-rata per rekening justeru turun dari Rp3,83 Juta.
Berdasar uraian dan data-data di atas bisa dikatakan bahwa ketimpangan ekonomi antar penduduk di Indonesia belum membaik saat ini. Bahkan lebih buruk dibanding awal era reformasi. [rif]
