Scroll untuk baca artikel
Berita

Keuangan Negara Terancam! Defisit Meningkat, Ekonom Peringatkan Dampak Pemotongan Belanja

×

Keuangan Negara Terancam! Defisit Meningkat, Ekonom Peringatkan Dampak Pemotongan Belanja

Sebarkan artikel ini
pemotongan belanja negara
Ilustrasi/Barisan.co

Mengapa defisit terjadi di awal tahun? Apakah efisiensi belanja mampu menahannya agar tidak semakin membengkak?

BARISAN.CO – Pemotongan belanja negara dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah defisit anggaran melebar di tahun 2025. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti bahwa realisasi belanja negara selama dua bulan pertama 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,60% dari rencana APBN sebesar Rp3.621,3 triliun.

Angka ini turun 7,00% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya akibat pemblokiran anggaran dalam proses efisiensi.

“Defisit anggaran selama Januari–Februari 2025 tercatat Rp31,2 triliun. Meskipun Menteri Keuangan menyebut angka ini masih dalam batas wajar, tren ini patut diwaspadai karena dalam tiga tahun sebelumnya, justru terjadi surplus pada periode yang sama,” ujar Awalil Rizky, Minggu (16/03/2025).

Menurutnya, penurunan pendapatan negara sebesar 20,85% dibanding tahun lalu menjadi faktor utama defisit yang lebih cepat terjadi.

Sementara itu, kebijakan efisiensi melalui pemotongan belanja dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan pelebaran defisit.

Selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo, belanja negara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada periode pertama (2014–2019), rata-rata kenaikan belanja negara mencapai 5,42% per tahun.

Sementara itu, pada periode kedua (2019–2024), anggaran melonjak lebih signifikan dengan rata-rata kenaikan 7,80% per tahun, terutama karena adanya kebutuhan belanja besar selama pandemi COVID-19.

Pada APBN 2025, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.621,3 triliun atau meningkat 8,09% dibanding realisasi sementara APBN 2024 yang sebesar Rp3.350,3 triliun.

Anggaran ini terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.701,44 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.

Namun, realisasi belanja selama dua bulan pertama 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir Februari 2025 dilaporkan mencapai Rp211,5 triliun atau 7,80% dari target APBN.

Angka ini turun 11,74% dibanding tahun lalu, terutama akibat pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka efisiensi anggaran.

Di sisi lain, realisasi TKD mencapai Rp211,5 triliun atau 14,90% dari target APBN. Angka ini mengalami kenaikan 1,43% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Awalil menyebut bahwa tren ini mencerminkan perlunya kehati-hatian dalam mengelola fiskal agar defisit tidak semakin melebar.

Laporan realisasi APBN 2025 menunjukkan bahwa defisit mencapai Rp31,2 triliun hanya dalam dua bulan pertama.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa angka ini masih dalam batas wajar karena sesuai dengan rencana defisit tahunan sebesar Rp616,2 triliun dalam APBN 2025.