Mengapa defisit terjadi di awal tahun? Apakah efisiensi belanja mampu menahannya agar tidak semakin membengkak?
BARISAN.CO – Pemotongan belanja negara dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah defisit anggaran melebar di tahun 2025. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti bahwa realisasi belanja negara selama dua bulan pertama 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,60% dari rencana APBN sebesar Rp3.621,3 triliun.
Angka ini turun 7,00% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya akibat pemblokiran anggaran dalam proses efisiensi.
“Defisit anggaran selama Januari–Februari 2025 tercatat Rp31,2 triliun. Meskipun Menteri Keuangan menyebut angka ini masih dalam batas wajar, tren ini patut diwaspadai karena dalam tiga tahun sebelumnya, justru terjadi surplus pada periode yang sama,” ujar Awalil Rizky, Minggu (16/03/2025).
Menurutnya, penurunan pendapatan negara sebesar 20,85% dibanding tahun lalu menjadi faktor utama defisit yang lebih cepat terjadi.
Sementara itu, kebijakan efisiensi melalui pemotongan belanja dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan pelebaran defisit.
Selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo, belanja negara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada periode pertama (2014–2019), rata-rata kenaikan belanja negara mencapai 5,42% per tahun.
Sementara itu, pada periode kedua (2019–2024), anggaran melonjak lebih signifikan dengan rata-rata kenaikan 7,80% per tahun, terutama karena adanya kebutuhan belanja besar selama pandemi COVID-19.
Pada APBN 2025, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.621,3 triliun atau meningkat 8,09% dibanding realisasi sementara APBN 2024 yang sebesar Rp3.350,3 triliun.
Anggaran ini terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.701,44 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.
Namun, realisasi belanja selama dua bulan pertama 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir Februari 2025 dilaporkan mencapai Rp211,5 triliun atau 7,80% dari target APBN.
Angka ini turun 11,74% dibanding tahun lalu, terutama akibat pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka efisiensi anggaran.
Di sisi lain, realisasi TKD mencapai Rp211,5 triliun atau 14,90% dari target APBN. Angka ini mengalami kenaikan 1,43% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Awalil menyebut bahwa tren ini mencerminkan perlunya kehati-hatian dalam mengelola fiskal agar defisit tidak semakin melebar.
Laporan realisasi APBN 2025 menunjukkan bahwa defisit mencapai Rp31,2 triliun hanya dalam dua bulan pertama.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa angka ini masih dalam batas wajar karena sesuai dengan rencana defisit tahunan sebesar Rp616,2 triliun dalam APBN 2025.
Namun, Awalil Rizky mengingatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir sebelum 2025, APBN justru mengalami surplus pada periode yang sama.
“Hanya pada masa pandemi 2020 dan 2021 kita mengalami defisit di awal tahun. Artinya, defisit yang terjadi sekarang bisa menjadi sinyal buruk bagi kondisi fiskal sepanjang tahun,” katanya.
Menurutnya, defisit yang lebih cepat terjadi ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pendapatan negara yang hanya mencapai 10,50% dari target APBN 2025. Dengan kondisi ini, pemerintah harus lebih mengandalkan pengendalian belanja untuk menekan potensi pelebaran defisit.
Ketidakpastian dalam Kebijakan Fiskal
Selain efisiensi belanja, Awalil menyoroti adanya ketidakpastian dalam kebijakan fiskal tahun ini.
Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah realokasi anggaran akan mengubah postur APBN atau hanya menggeser sebagian belanja tanpa perubahan keseluruhan.
“Jika postur APBN tetap dan hanya dilakukan realokasi, maka besar kemungkinan defisit bisa melebar mendekati batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB),” jelasnya.
Hal ini bisa berdampak pada kebijakan ekonomi yang lebih ketat, termasuk kemungkinan tambahan utang untuk menutup kekurangan anggaran.
Ia juga menyoroti bahwa program-program prioritas seperti MBG (Mekanisme Belanja Government) dan berbagai proyek strategis lainnya masih terus dikaji oleh pemerintah. Namun, hingga kini, belum ada kepastian mengenai besaran alokasi anggaran baru secara resmi.
Dalam menghadapi tantangan fiskal ini, Awalil menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan anggaran.
“Pemerintah harus lebih terbuka dalam menyampaikan kebijakan anggaran kepada publik, terutama terkait pemotongan dan realokasi belanja. Kejelasan ini penting agar dunia usaha dan masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan fiskal yang diterapkan,” paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pemotongan belanja harus dilakukan dengan strategi jangka panjang.
“Jangan sampai efisiensi ini justru berdampak negatif pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Dengan kondisi fiskal yang masih penuh tantangan, Awalil menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pengendalian belanja, tetapi juga mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan negara.
Ia menekankan perlunya perbaikan dalam sistem perpajakan dan optimalisasi sumber pendapatan negara lainnya agar defisit anggaran tidak semakin membebani perekonomian nasional. []
