Untuk saat ini, saran Handi, dengan mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
“Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan pengendalian BBM bersubsidi, dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk kalangan tertentu saja, Angkutan Umum, Sepeda Motor dengan cc kecil. Pemerintah selalu mencari jalan pintas dalam menghadapi tingginya harga energi. Sebagai contoh, sampai saat ini, Pemerintah belum bisa mengendalikan penjualan LPG 3 Kg secara tertutup, sebagaimana amanah konstitusi, akibatnya subsidinya selalu meningkat setiap tahunnya,” jelasnya.
Subsidi adalah salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat banyak. Besaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2023 direncanakan sebesar Rp 336,7 triliun.
Rinciannya adalah Rp 210,7 triliun untuk subsidi energi dan Rp 126 triliun untuk kompensasi energi. Artinya Pemerintah sudah memprediksi harga minyak akan kembali dibawah 100 USD per barel.
“Turunnya harga minyak global, tidak lantas membuat harga BBM juga mengalami penurunan. Sehingga masyarakat menanggung beban yang besar dalam menggunakan BBM yang seharusnya disesuaikan dengan harga minyak secara global,” pungkasnya. [Luk]
