Scroll untuk baca artikel
Terkini

Larang 5 Ilmuwan Asing, Pemerintah Dianggap Dapat Merusak Sains

Redaksi
×

Larang 5 Ilmuwan Asing, Pemerintah Dianggap Dapat Merusak Sains

Sebarkan artikel ini

Wulan Pusparini, ahli konservasi satwa liar Indonesia di Universitas Oxford, mengatakan survei populasi berbasis DNA-nya menunjukkan populasi gajah di taman nasional di Sumatera bagian selatan menurun 75% antara tahun 2001 dan 2015. Pejabat BKSDA provinsi sangat mendukung ketika dia mempresentasikan data itu di tahun 2018, katanya. Sayangnya, Wulan menjelaskan, kantor pusat KLHK belum mengizinkannya untuk mempublikasikan temuan tersebut.

Pada tahun 2020, Forum Konservasi Gajah Sumatera, sebuah konsorsium ilmuwan dan konservasionis dari berbagai LSM dan kantor BKSDA, menghasilkan apa yang disebut Rencana Aksi Mendesak yang menggambarkan populasi gajah yang tersisa, ancamannya, dan bagaimana mereka dapat dilindungi.

Direktur Konservasi KLHK menandatangani dan merilis dokumen tersebut, namun kementerian mencabutnya setahun kemudian. Di antara alasannya adalah apa yang disebut KLHK sebagai pernyataan kontraproduktif terhadap pemerintah dalam rencana tersebut.

Mengenai orangutan, opini Meijaard dan rekan-rekannya mempermasalahkan penilaian optimis Menteri KLHK Siti Nurbaya pada Hari Orangtan Sedunia, 19 Agustus. Menteri menekankan komitmen Indonesia untuk konservasi, tetapi mengatakan ketiga spesies di negara ini termasuk orangutan Tapanuli. Keberadaannya yang terancam oleh proyek pembangkit listrik tenaga air di Sumatera Utara menurut Menteri KLHK akan terus tumbuh dan berkembang.

Namun “Berbagai penelitian ilmiah … menunjukkan bahwa ketiga spesies orangutan telah menurun dalam beberapa dekade terakhir dan tidak ada populasi yang tumbuh,” para penulis membalas di The Jakarta Post.

Dalam tanggapan yang diterbitkan oleh The Jakarta Post pada 26 September, juru bicara kementerian mengatakan analisis Meijaard didasarkan pada informasi usang dan mengabaikan banyak langkah yang telah diambil KLHK untuk melindungi orangutan, termasuk mengakhiri beberapa konsesi untuk perkebunan baru. Penilaian Menteri KLHK itu dimaksudkan untuk membangun optimisme, kata sanggahan.

Meijaard menegaskan, pemerintah Indonesia harus terbuka tentang keadaan keanekaragaman hayatinya dengan mempublikasikan hasil survei populasi dan habitat. Selain itu, perlu menyimpannya di database Indonesia dan internasional.

Dengan semakin terdesaknya para peneliti asing dan rekan-rekan mereka dari Indonesia, hal itu tampaknya tidak mungkin terjadi.

Sejak artikel Jakarta Post tersebut, setidaknya sepertiga dari rekan penulis yang berbasis di Indonesia pada makalah yang akan datang tentang konservasi orangutan telah meminta Meijaard untuk menghapus nama mereka.