Di era Presiden Prabowo Subianto, harga BBM ditahan demi menjaga stabilitas. Tapi konsekuensinya: subsidi energi berpotensi terus membengkak.
BARISAN.CO – Selama belasan tahun terakhir, subsidi di Indonesia sebenarnya menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Namun, ada hal yang menarik di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Pada tahun pertamanya, justru realisasi subsidi mengalami penurunan.
Ini menjadi sinyal awal bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah mencoba lebih menahan laju subsidi dibandingkan periode sebelumnya.
Namun, pada tahun 2026, pemerintah kembali menaikkan alokasi subsidi menjadi sekitar Rp319 triliun. Kenaikan ini bukan tanpa alasan.
Tekanan global seperti konflik geopolitik, kenaikan harga minyak, serta fluktuasi nilai tukar rupiah membuat beban subsidi—terutama energi—sulit untuk ditekan.
Kalau kita melihat ke belakang, pada awal pemerintahan Joko Widodo, kebijakan yang diambil sangat drastis. Subsidi langsung dipangkas hampir separuhnya pada tahun pertama. Setelah itu, subsidi memang kembali naik, tetapi tetap dijaga agar porsinya terhadap belanja negara tidak terlalu besar.
Nah, di era Presiden Prabowo, pendekatannya terlihat berbeda. Pemerintah tidak melakukan pemangkasan drastis, tetapi memilih strategi menahan pertumbuhan subsidi.
Secara nominal memang naik, tetapi secara porsi terhadap belanja pemerintah justru turun—sekitar 10% saja. Ini bahkan berpotensi menjadi salah satu porsi terendah dalam beberapa dekade terakhir.
Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya aman. Justru tantangan terbesar saat ini datang dari subsidi energi. Subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik sangat sensitif terhadap harga minyak dunia.
Ketika harga minyak naik, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga atau menambah subsidi. Dan sejauh ini, pemerintah cenderung menahan harga, yang artinya beban subsidi berpotensi meningkat.
Tidak hanya itu, subsidi pupuk juga ikut tertekan. Banyak yang tidak menyadari bahwa pupuk sangat bergantung pada harga gas.
Ketika harga energi global naik, dampaknya tidak hanya ke BBM, tetapi juga ke sektor pertanian. Artinya, kenaikan subsidi energi hampir pasti diikuti oleh kenaikan subsidi pupuk.
Di sisi lain, pemerintah justru terlihat menahan subsidi non-energi. Salah satunya adalah subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang cenderung menurun.
Ini bisa menjadi indikasi bahwa penyaluran kredit UMKM sedang melambat, atau memang ada penyesuaian kebijakan fiskal untuk mengendalikan beban anggaran.
Menariknya, jika kita melihat dari sisi output, volume subsidi justru meningkat. Konsumsi BBM naik, jumlah pelanggan listrik bertambah, dan distribusi pupuk juga meningkat.
Tetapi secara nilai, total subsidi sempat turun. Ini menunjukkan adanya pergeseran komposisi subsidi yang tidak sepenuhnya terlihat secara transparan.
Di sinilah letak persoalan utamanya.
Masalah subsidi sebenarnya bukan hanya soal besar kecil anggaran. Yang jauh lebih penting adalah: apakah subsidi tersebut tepat sasaran?
Selama ini, sebagian besar subsidi masih berbasis produk—misalnya BBM atau LPG. Artinya, siapa pun yang membeli, bisa menikmati subsidi, tidak peduli apakah dia benar-benar membutuhkan atau tidak. Ini membuka ruang terjadinya dua masalah klasik:
orang yang tidak berhak justru menerima subsidi,
sementara yang berhak justru tidak mendapatkannya.
Pemerintah sebenarnya sudah mulai mengarah pada perbaikan, misalnya dengan penggunaan data terpadu sosial ekonomi. Namun, implementasinya masih terbatas. Upaya mengubah pola subsidi dari berbasis produk menjadi berbasis individu masih menghadapi banyak tantangan di lapangan.
Padahal, di sinilah kunci efisiensi anggaran negara.
Dengan anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah, perbaikan dalam ketepatan sasaran bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar dibanding sekadar menaikkan atau menurunkan anggaran.
Ke depan, arah kebijakan subsidi di era Presiden Prabowo akan sangat ditentukan oleh dua hal: tekanan global dan keberanian melakukan reformasi. Jika harga energi terus meningkat, maka subsidi akan sulit dikendalikan.
Namun jika reformasi targeting berhasil dilakukan, maka dengan anggaran yang sama, manfaatnya bisa jauh lebih besar bagi masyarakat. []
Video selengkapnya:
